BeritaBupati nilai PNPM berhasil sediakan lapangan kerja

Bupati nilai PNPM berhasil sediakan lapangan kerja

Repost on : 26/09/2011 00:22 WIB | 45x
Foto -
30-November-2009

Bengkalis - Bupati Bengkalis, H Syamsurizal menilai, Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Kabupaten Bengkalis telah berhasil menyediakan lapangan kerja dalam mengurangi angka pengangguran.

“PNPM mandiri pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan program pengembangan kecamatan (PPK) telah berhasil dalam hal penyediaan lapangan kerja”, demikian disampaikan Bupati Bengkalis, H Syamsurizal dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Tata Praja, H Burhanuddin, saat membuka Seminar dan Lokakarya DPRD tentang penanggulangan kemiskinan dan PNPM, bertempat di ruang rapat lantai II kantor Bupati, Senin (30/11) lalu.

Lebih jauh ia mengatakan, PNPM Mandiri perdesaan dalam penyelenggaraan kegiatannya harus menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai sebuah pendekatan.

“Program ini harus lebih menekankan kea rah pemberdayaan masyarakat. Mengapa? Dengan pemberdayaan, masyarakat akan membantu dirinya untuk mandiri. Akhirnya akan terbuka dengan sendirinya lapangan kerja, terutama masyarakat miskin di pedesaan”, jelasnya.

Menurut Bupati, untuk tercapainya pemahaman yang utuh tentang PNPM mandiri pedesaan di lokasi program serta menyatukan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan program, perlu dilakukan sosialisasi yang kontiniu.

“Untuk lebih suksesnya PNPM-Mandiri Perdesaan sangat diperlukan sosialisasi dan penyebaran informasi. Upaya ini dimaksudkan menjadi pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PNPM kepada masyarakat luas. Ini harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan”, jelasnya.

Masih menurut Bupati, PNPM dihadapkan pada permasalahan dan tantangan tentang keberlanjutan system pada pasca program. Tidak ada jaminan keberlajutan praktik dan pelestarian hasil kegiatan, apabila system pembangunan partisipatif tersebut berakhir seiring selesainya program.

“Bila ini terjadi, maka akan sia-sialah upaya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk mendorong terwujudnya system pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebagai antisipasi, perlu dirancang rencana keluar yang disebut pengintegrasian system pembangunan partisipatif ke dalam mekanisme regular”, jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Yuhelmi, dalam laporannya menjelaskan bahwa semi loka ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen anggota DPRD dalam penanggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

“Hasil yang diharapkan tentunya pengembangan system anggaran yang berpihak kepada rakyat, mensinergikan metode jarring aspirasi masyarakat ( asmara ) dengan hasil perencanaan partisipatif, serta memberi dukungan legislasi berkenaan dengan pembangunan partisipatif.

Kegiatan ini, kata Yuhelmi, diikuti oleh peserta sejumlah 85 orang yang terdiri dari unsure anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, SKPD terkait, camat yang ada lokasi PNPM, tokoh masyarakat, ketua UPK kecamatan, ketua BKAD kecamatan, pendamping local, dan kepala desa serta lurah yang terpilih di kecamatan lokasi PNPM. Kegiatan yang berlangsung setengah hari ini, diisi sebagai narasumber Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis, H Eldy Ramli, Kepala BPMPD, Yuhelmi, dan ketua DPRD, Indra Gunawan.

Sumber bagian humas