Desa Dituntut Mandiri Kelola ADD

icon   Pada 26 September 2011 Bagikan ke :
27-August-2009

BENGKALIS -- Pemerintah Desa dituntut mandiri dan kreatif dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) yang sebentar lagi cair. Pasalnya, dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk pembangunan desa.

'Kepala desa dan perangkatnya, dituntut mempunyai terobosan dalam membangun desa. Terlebih, mulai tahun ini pemerintah telah menganggarkan alokasi dana desa (ADD) untuk desa dan kelurahan,' ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, Sulaiman Zakaria pada safari Ramadhan di Masjid Al Huda, Dusun Meranti Belah, Desa Bantan Tengah, Selasa malam.

Turut hadir dalam acara safari Ramadhan tersebut, Asisten III Setda Bengkalis, Ariyanto, Ketua MUI Bengkalis, Masdarrudin, anggota DPRD Bengkalis Usman Effendi. Pada kesempatan itu, Sulaiman Zakaria menyerahkan bantuan kepada kaum duafa dan yatim piatu.

Dikatakan Sulaiman Zakaria, pemanfaatan ADD ini selain untuk alokasi anggaran aparatur pemerintahan desa, namun juga untuk pemberdayaan masyarakat desa. Diantaranya untuk pembangunan infrastruktur desa, posyandu dan sarana pendukung lainnya. Jadi dana tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan pembangunan desa tersebut.

'Setiap penggunaan dana akan dipantau oleh tim khusus. Jika penggunaan dana tersebut tepat sasaran, sehingga pembangunan di desanya ada kemajuan. Tentunya menjadi penilaian sendiri bagi pemerintah. Disamping itu, pemerintahan desa harus pandai menggali potensi yang ada sehingga mampu menambah anggaran desa,' ungkap Sulaiman Zakaria.

Diungkapkan Sulaiman Zakaria, modal utama dalam membangun desa adalah rasa kebersamaan antara aparat desa dengan masyarakat. Jadi seluruh perangkat desa dan elemen masyarakat, saling mendukung dan hormat menghormati. Hilangkan perselisihan yang ada. Karena masalah ini merupakan hambatan bagi pembangunan desa. Kalau selama ini ada kepentingan-kepentingan yang berbeda, maka mulai saat ini harus dicairkan.

'Jangan selalu curiga dengan kepala desa. Kalau ada yang melenceng silakan tegur kepala desa. Jangan langsung lapor sana-sini. Sebab kecurigaan ini akan menghambat pembangunan desa,' tandas Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Bengkalis ini.

Ditegaskan Sulaiman, meski dana ADD sudah diluncurkan kepada masing-masing desa dan kelurahan, bukan berarti alokasi pembangunan dari Pemerintah Bengkalis dikurangi. Malahan, Pemkab Bengkalis akan lebih banyak lagi menganggarkan alokasi pembangunan infrastruktur. Mengingat, infrastruktur di kabupaten Bengkalis terutama jalan, belum seluruhnya terbangun.

'Infrastruktur sangat penting, guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat. Makanya, prioritas pembangunan kita setiap tahun, adalah pembangunan infrastruktur jalan,' ujar Sulaiman Zakaria. (auf) / dumaipos.com