PEKANBARU – Bupati Bengkalis diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H Bustami HY, Selasa pagi, 26 Feberuari 2019, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi tahun 2018 dan Sosialisasi Program tahun 2019.
Kegiatan yang ditaja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dilaksanakan Balai Serindit Komplek Gubernuran Riau, jalan Diponegoro, Pekanbaru.
Selain Bupati/Walikota se-Riau, Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar, Wagubri H Edi Natar Nasuiton, Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati, Sekretaris Daerah Riau H Ahmad Hijazi dan Ketua Ombudsman Perwakilan Riau H Ahmad Fitri, juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis, ikut mendampingi Sekda H Bustami yang juga Plt Inspektur, diantaranya, Kepala Badan Pendapatan Daerah H Imam Hakim, Sekretaris DPRD Radius Akima, Kepala Dinas PMD/Plt Kepala Bappeda Yuhelmi, Sekretaris Inspektorat Febriman Durya, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Dedy Kurniawan serta Kasubbag Penyusunan Program Zulkarnain.
Koordinator Wilayah II Sumatera Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Adliansyah M Nasution berharap, ke depan di Riau tidak lagi memiliki korupsi. Menjadi daerah bebas dari tindak pidana korupsi.
Manfaatkan Anggaran dengan Baik
Gubri H Syamsuar mengatakan, setiap anggaran harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Selain itu, kata mantan Bupati Siak ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus diperkuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Penguatan APIP penting agar dapat membantu pencegahan tindak pidana korupsi, baik di Pemerintah Kabupaten maupun di Pemerintah Provinsi," ujar Syamsuar
Gubri H Syamsuar juga meminta kepada seluruh Bupati/Walikota beserta seluruh jajarannya untuk bertanggung jawab atas ap
a yang telah dilakukan kapanpun dan di manapun.
“Setiap Kepala Daerah, baik Bupati/Walikota agar mengingatkan aparatur. Khususnya mereka yang melaksanakan perjalanan dinas. Usai perjalanan dinas, segera disiapkan laporannya. Jangan hanya melakukan perjalanan dinas tapi tidak ada laporannya. Itunya namanya pemborosan keuangan daerah," tegas Gubri H Syamsuar.
Jumpa Sahabat Lama
Di sela-sela mengikuti kegiatan di Balai Serindit, Sekda H Bustami menyempatkan diri bersilaturahmi dengan sejumlah pejabat yang dahulu pernah bertugas di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini yang saat ini bertugas di Pemerintah Provinsi Riau. Diantaranya H Herman Mahmud dan H Mohammad Amin.
H Herman Mahmud yang saat ini menjabat Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau pernah menjabat Kadis Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis.
Sedangkan Mohammad Amin yang dilantik Gubri Arsyadjuliandi Rahman, Kamis, 8 Juni 2017, sebagai Kepala Dinas Perkim dan Pertanahan Provinsi Riau, pernah menjabat Kepala Dinas CKTR (Cipta Karya dan Tata Ruang) Kabupaten Bengkalis. #DISKOMINFOTIK