19-January-2010
BENGKALIS -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis berencana mengurangi kegiatan fisik pada tahun anggaran 2010 menyusul belum adanya kepastian pembayaran dana bagi hasil (DBH) triwulan IV oleh Pemerintah Pusat. Sementara disisi lain, DBH triwulan IV itu sebenarnya sudah dialokasikan untuk membiayai kegiatan 2009.
"Kita belum mendapatkan konfirmasi yang pasti kapan DBH triwulan IV ini akan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Kita tidak berani berspekulasi dan lebih baik bermain aman dengan mengurangi kegiatan fisik," ujar Kepala Bappeda Bengkalis, H Eldy Ramli kepada wartawan, Senin (18/1) kemarin.
Eldy mengaku tidak tahu pasti berapa total DBH triwulan IV yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan menyarankan kepada media ini untuk menghubungi Kadispenda Bengkalis, H Tuah Hasrun Saily. Namun, diakui jumlah tersebut cukup besar dan andai saja dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, maka dana tersebut sudah lebih dari cukup untuk membiayai proyek-proyek lanjutan tahun 2009.
"Ada sekitar Rp100 miliar dana yanga dibutuhkan untuk membiayai kegiatan lanjutan, dan kemungkinan besar akan berkurang. Kalau DBH triwulan IV dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, maka masih ada sisanya," ungkap Eldy.
Dikatakan, dengan ketidakjelasan pembayaran DBH triwulan IV, maka otomatis APBD Bengkalis tahun anggaran 2010 akan mengalami pengurangan dalam jumlah signifikan. Tentu saja, untuk menghindari defisit Pemkab Bengkalis akan melakukan pengurangan kegiatan-kegiatan fisik. Apa saja kegiatan fisik yang akan dikurangi menurut Eldy disamping mengacu kepada skala prioritas, juga melibatkan DPRD Bengkalis pada saat pembahasan.
"Setiap SKPD memiliki skala prioritas kegiatan apa saja yang urgen untuk dilaksanakan dan kegiatan apa yang bisa ditunda. Mau tidak mau, kita harus melakukan pengurangan dengan mengacu kepada skala prioritas tersebut. Peran DPRD juga dalam hal ini penting, untuk itu proses pembahasan nantinya benar-benar akan kita optimalkan," ungkap Eldy.
Menyinggung kapan nota pengantar keuangan RAPBD 2010 diserahkan ke DPRD, Eldy mengatakan sejauh ini RAPBD 2010 sedang dalam tahap penyusunan dengan mengacu kepada KUA dan PPA yanga telah disahkan. Ditargetkan, paling lama minggu depan nota pengantar sudah diserahakan ke DPRD. Selanjutnya DPRD akan menjadwalkan penyampaian nota pengantar RAPBD 2010 dalam sidang paripurna.
"Mudah-mudahan semua berjalan lancar, sehingga prose pembahasan berikut pengesahan RAPBD 2010 menjadi APBD tidak butuh waktu lama," katanya. Sementara itu, Kadispenda Bengkalis H Tuah Hasrun Saily hingga berita ini diturunkan belum bisa ditemui, dan ketika dihubungi melalui ponsel sedang dalam kondisi tidak aktif. (auf)
dikutip dari dumaipos
BENGKALIS -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis berencana mengurangi kegiatan fisik pada tahun anggaran 2010 menyusul belum adanya kepastian pembayaran dana bagi hasil (DBH) triwulan IV oleh Pemerintah Pusat. Sementara disisi lain, DBH triwulan IV itu sebenarnya sudah dialokasikan untuk membiayai kegiatan 2009.
"Kita belum mendapatkan konfirmasi yang pasti kapan DBH triwulan IV ini akan dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Kita tidak berani berspekulasi dan lebih baik bermain aman dengan mengurangi kegiatan fisik," ujar Kepala Bappeda Bengkalis, H Eldy Ramli kepada wartawan, Senin (18/1) kemarin.
Eldy mengaku tidak tahu pasti berapa total DBH triwulan IV yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Pusat dan menyarankan kepada media ini untuk menghubungi Kadispenda Bengkalis, H Tuah Hasrun Saily. Namun, diakui jumlah tersebut cukup besar dan andai saja dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, maka dana tersebut sudah lebih dari cukup untuk membiayai proyek-proyek lanjutan tahun 2009.
"Ada sekitar Rp100 miliar dana yanga dibutuhkan untuk membiayai kegiatan lanjutan, dan kemungkinan besar akan berkurang. Kalau DBH triwulan IV dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, maka masih ada sisanya," ungkap Eldy.
Dikatakan, dengan ketidakjelasan pembayaran DBH triwulan IV, maka otomatis APBD Bengkalis tahun anggaran 2010 akan mengalami pengurangan dalam jumlah signifikan. Tentu saja, untuk menghindari defisit Pemkab Bengkalis akan melakukan pengurangan kegiatan-kegiatan fisik. Apa saja kegiatan fisik yang akan dikurangi menurut Eldy disamping mengacu kepada skala prioritas, juga melibatkan DPRD Bengkalis pada saat pembahasan.
"Setiap SKPD memiliki skala prioritas kegiatan apa saja yang urgen untuk dilaksanakan dan kegiatan apa yang bisa ditunda. Mau tidak mau, kita harus melakukan pengurangan dengan mengacu kepada skala prioritas tersebut. Peran DPRD juga dalam hal ini penting, untuk itu proses pembahasan nantinya benar-benar akan kita optimalkan," ungkap Eldy.
Menyinggung kapan nota pengantar keuangan RAPBD 2010 diserahkan ke DPRD, Eldy mengatakan sejauh ini RAPBD 2010 sedang dalam tahap penyusunan dengan mengacu kepada KUA dan PPA yanga telah disahkan. Ditargetkan, paling lama minggu depan nota pengantar sudah diserahakan ke DPRD. Selanjutnya DPRD akan menjadwalkan penyampaian nota pengantar RAPBD 2010 dalam sidang paripurna.
"Mudah-mudahan semua berjalan lancar, sehingga prose pembahasan berikut pengesahan RAPBD 2010 menjadi APBD tidak butuh waktu lama," katanya. Sementara itu, Kadispenda Bengkalis H Tuah Hasrun Saily hingga berita ini diturunkan belum bisa ditemui, dan ketika dihubungi melalui ponsel sedang dalam kondisi tidak aktif. (auf)
dikutip dari dumaipos