BENGKALIS, PROKOPIM – Sebelum melaksanakan Audiensi bersama Lembaga Anti Narkoba (LAN) Kabupaten Bengkalis, Bupati Bengkalis melalui Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso melaksanakan pertemuan bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Senin (29/3/2021), di Ruang Kerja Wakil Bupati Bengkalis.
Pertemuan singkat tersebut dihadiri DPW APKASINDO Riau Julianto, Kepala Desa Tanjung Belit Joko Margono, PPL UPT Perkebunan Kecamatan Bengkalis-Bantan Sukarmi, Unit DPD APKASINDO Kabupaten Bengkalis Elpi dan Edi Sumantri, Ketua Kelompok Tani Desa Kelebuk Agus dan Sekretaris Kelompok Tani Desa Kelebuk Sugeng Hadi.
Dikatakan Bupati Kasmarni melalui Wakil Bupati Bagus Santoso saat ini di masa pandemi Covid-19 kami selalu mensupport para petani untuk pro aktif untuk mengambil peluang salah satunya adalah dana dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), program tersebut diupayakan untuk menumbuh kembangkan perekonomian bagi masyarakat.
“Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang bertujuan untuk menebang pohon kelapa sawit tua dan menanam ulang untuk meningkatkan efektivitas masyarakat dan industri setempat. Untuk Kabupaten Bengkalis program ini adalah paling terendah di Provinsi Riau, dengan adanya dorongan dan dukungan dari Apkasindo kita berharap akan memberikan pengaruh besar bagi para petani, untuk dapat menyerap dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” kata Bagus.
Kemudian DPW APKASINDO Riau Julianto mengatakan Petani yang mengikuti program PSR, dipastikan memenuhi aspek legalitas lahan. Sementara yang belum memenuhi dibantu penyiapan legalitasnya. Pelaksanaan peremajaan dilakukan dengan prinsip sustainability, antara lain, lokasi lahan yang sesuai, pembukaan lahan yang memenuhi kaidah konservasi, penerapan budidaya yang baik, pengelolaan lingkungan, kelembagaan. Untuk menjamin praktik yang berdasarkan prinsip sustainability, peserta program wajib untuk mendapatkan sertifikasi ISPO pada panen pertama.
“Disamping itu kita juga berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar dapat mewujudkan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Desa Buruk Bakul, karena tempat produksi sawit terlalu jauh yakni di Kota Dumai dan Kabupaten Siak,” kata Julianto.
Audiensi Bersama LAN
Saat ini Kabupaten Bengkalis termasuk dalam zona merah terkait kasus Narkoba, tidak hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) bahkan lembaga-lembaga yang membidangi anti narkoba malah ada yang terlibat sebagai pengedar maupun pemakai.
Ungkapan tersebut disampaikan Bupati Kasmarni melalui Wakil Bupati Bagus Santoso saat melakukan audiensi bersama Lembaga Anti Narkoba (LAN) dan Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Kabupaten Bengkalis.
Sesuai dengan visi misi KBS, salah satunya konsisten untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari narkoba. Salah satu usulan yang nantinya akan kita pertimbangkan untuk dilaksanakan adalah meminta Surat Keterangan Bebas Narkoba dengan test urine bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Selain itu, kami juga berharap ada Rumah Sakit yang nantinya khusus menangani pasien narkoba atau istilahnya tempat rehabilitasi pengguna narkoba.
“Selanjutnya, Bupati Kasmarni dan saya selaku Wakil Bupati juga berkomitmen untuk segera kembali menghidupkan dan menjalankan fungsi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bengkalis sebagai langkah awal untuk memerangi kasus narkoba,” kata Bagus.
Hadir mengikuti audiensi tersebut Kepala BKPP Kabupaten Bengkalis Djamaludin, Kadis Kominfotik Kabupaten Bengkalis Johansyah Syafri, Sekretaris Satpol-PP Agusrizal, Kasubbag Dokumentasi Pimpinan Yeni Mayasari, Ketua LAN Evendi Basri dan Ketua GRANAT Dikki Hendrik Sagala.