Bengkalis Butuh Sharing Budget dari Propinsi

icon   Pada 26 September 2011 Bagikan ke :

26-April-2011

BENGKALIS - Walaupun memiliki APBD yang cukup besar, tapi tetap saja Kabupaten Bengkalis butuh sharing budget dari propinsi untuk membiayai sejumlah program-program kegiatan yang telah direncanakan. Terkait dengan itu,anggota DPRD Riau asal Bengkalis-Dumai diminta untuk bisa memperjuangan keinginan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut.

Demikian kesimpulan hasil pertemuan antara Pemkab Bengkalis yang dihadiri langsung oleh Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh dengan anggota DPRD Riau asal pemilihan Bengkalis - Dumai, bertempat di Gedung Daerah, Senin malam (25/4/11) kemarin. Dalam pertemuan itu, turut hadir Ketua DPRD Bengkalis Indra Gunawan, Sekadakab Bengkalis H Asmaran Hasan, para asisten dan staf ahli serta sebagian besar kepala Dinas, Badan dan Kantor.

Dari DPRD Riau asal pemilihan Bengkalis - Dumai, tampak hadir H Ilyas Labay selaku ketua rombongan, kemudian Bagus Santoso, Zulfan Heri,Mahdinur, T Nazlah Khairati, Zulkarnain Nurdin, Solihin Dahlan, dan Nurzaman. Sementara dua orang lagi yaitu H Thamsir Rahman dan Almainis berhalangan hadir. Kedatangan delapan orang anggota DPRD Riau asal Bengkalis - Dumai sendiri bertepatan dengan jadwal reses dan dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi dari daerah pemilihan.

Herliyan mengawali pertemuan itu dengan memaparkan kebijakan pembangunan Pemkab Bengkalis yang diselaraskan dengan Visi Kabupaten Bengkalis dalam RPJM 2015. Dikatakan, beberapa kebijakan yang akan dan sedang dilaksanakan adalah jaminan berusaha bagi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Program ini dituangkan dalam bentuk pengalokasian anggaran usaha ekonomi desa dengan target sebesar Rp5 milyar per desa/kelurahan hingga lima tahun mendatang.

Ada lagi sertifikasi lahan usaha masyarakat keluarga miskin dengan target 5000 persil pertahun, redistribusi asset produktif 2000 hektar pertahun, program raskin gratis bagi keluarga miskin sebanyak 15 kg per bulan per KK selama 12 bulan dan pembangunan rumah sederhana layak huni dengan target 600 unit rumah per tahun.

Kebijakan lainnya, ujar Herliyan, adanya jaminan pendidikan, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru. Lalu jaminan kesehatan masyarakat dan keluarga sejahtera, jaminan akses infrastruktur dasar jaminan pelayanan publik pembinaan birokrasi dan kelembagaan daerah, dan jaminan pemerataan serta percepatan pembangunan daerah.

Dari kebijakan yang telah dibuat dan dituangkan dalam berbagai program kegiatan, Herliyan mengatakan, Pemkab Bengkalis sudah memilah-milah kegiatan mana saja yang bisa didanai melalui APBN dan juga APBD Propinsi. Disamping Pemkab akan berusaha memperjuangkan sharing budget tersebut ke Propinsi dan Pusat, Herliyan juga mengharapkan adanya bantuan dari anggota DPRD Riau asal Bengkalis - Dumai.(Zul)