BENGKALIS, PROKOPIM – Plh. Bupati Bengkalis H. Bustami HY, melakukan Video Conference bersama Gubernur Riau terkait pembahasan Covid-19 di Provinsi Riau, Senin (30/3/2020), di Ruang Rapat Hang Jebat, Kantor Bupati Bengkalis.
Ikut mendampingi Plh. Bupati Bengkalis saat itu, Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam, Dandim 0303 Bengkalis Letkol Inf Timmy Prasetya, Kejari Bengkalis Nanik Kushartanti, Kapolres Bengkalis AKBP Sigit Adiwuryanto, serta Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam arahannya, Gubernur Riau kembali mengingatkan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Riau untuk membentuk Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 yang harus diketuai langsung oleh Bupati/Walikota.
“Jangan sampai Gugus Tugas ini diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Kesehatannya, karena didalamnya terdapat Dandim dan Kapolres, masa staf yang harus menghubungi mereka. Jadi ketuanya harus Bupati/Walikota karena hal tersebut telah ditekankan dalam Keppres Nomor 7 Tahun 2020,” ujar Gubernur.
Kemudian, mantan Bupati Siak dua periode itu juga berharap kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk segera mengalokasikan anggarannya untuk penanganan Covid-19 di setiap daerah.
“Hingga saat ini, masih ada Kabupaten/Kota yang masih sangat kecil anggarannya, hanya berkisar antara 3-7 Miliar, itu tidak cukup untuk penanganan Covid-19 ini. Apalagi ketika terjadi ledakan jumlah pasien nantinya. Paling tidak dengan anggaran tersebut, bisa digunakan untuk membeli APD, obat-obatan ataupun vitamin maupun insentif untuk tenaga medis yang menangani Covid 19,” tutur Gubernur Riau.
Sesuai arahan dari Pak Menteri Kemaritiman dan Investasi, lanjut Syamsuar, jangan sampai ada terjadi penyalahgunaan anggaran terhadap dana Covid-19.
“Jangan lagi ada mark up nantinya, jika ketahuan nanti pasti ada sanksi tegas didalamnya,” ujarnya.
Masih kata Syamsuar, Mendagri telah memberikan rekomendasi untuk memesan APD bisa dilakukan pengadaan langsung tanpa harus ada pelelangan dan saat ini Provinsi Riau telah menyerahkan dan menyebarkan berbagai alat kesehatan dalam penanganan Covid-19 baik berupa APD maupun Rapid Test.
Terkait dengan banyaknya masyarakat Riau yang berada di Malaysia dan akan pulang ke Indonesia, hal tersebut telah dilaporakan pada saat rapat koordinasi di Jakarta beberapa waktu lalu, dan kita juga telah meminta agar adanya pemisahan penumpang domestik dan penumpang khusus TKI.
“Alhamdulillah pada saat rakor tersebut, Menko Kemaritiman telah menginstruksikan Dirjen Hubungan Laut untuk menindak lanjuti usulan tersebut sehingga antara penumpang domestik dan TKI dipisahkan, tidak bercampur baur. Semua nya terpisah, jadi nanti TKI akan diangkut menggunakan kapal khusus untuk semua wilayah seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Dumai,” ujarnya.
Sementara untuk kesiapan bahan pangan, Bulog akan memberikan bantuan kepada seluruh Kabupaten/Kota sebanyak 100 ton beras, dengan syarat, Kepala Daerahnya harus membuat surat kepada Bulog.
“Beras tersebut nantinya akan disalurkan kepada kaum dhuafa nantinya. Selain bantuan beras, kami juga telah berkoordinasi dengan Baznas Provinsi Riau, untuk segera menginstruksikan Baznas di Kabupaten/Kota untuk segera memberikan bantuan kepada kaum dhuafa diwilayahnya masing-masing,” sambungnya.
Selain itu, dia juga menghimbau kepada seluruh Bupati/Walikota untuk memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah ditengah suasana mendekati bulan Ramadhan.
“Bupati/Walikota buat himbauan kepada masyarakat agar tidak melaksanakan kegiatan–kegiatan seperti kenduri, ziarah kubur dan mandi balimau dengan mengumpulkan orang banyak karena dapat menggagalkan upaya kita memutuskan mata rantai penyebaran covid 19. Kalaupun nak buat kenduri bungkuskan dan bagikan ke tetangga, kaum dhu’afa serta anak yatim saat ini lebih bermanfaat. Juga buat himbauan untuk tidak melaksanakan mudik,” tuturnya.
Sementara itu, Plh. Bupati Bengkalis mengatakan Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 sudah dibentuk dan sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada setiap bidangnya.
Terkait masalah anggaran, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melakukan Rapat Kerja dengan DPRD, dan sambutan dari rekan-rekan pimpinan dan anggota legislatif begitu besar, mereka sangat mendukung sekali untuk dilakukan pergeseran anggaran sebagai upaya pencegahan Covid-19 dan saat ini sedang dalam pembahasan di TAPD.
Masih kata Bustami, Kabupaten Bengkalis sebelumnya berencana membeli sebanyak 500 Rapid Test, akan tetapi setelah dilihat ODP di Bengkalis mengalami peningkatan yang sangat banyak, maka pemesanan tersebut ditambah menjadi 2000 buah. Kita juga telah menerima bantuan Rapid Test dari Provinsi sebanyak 612 buah dan APD sebanyak 5 buah, segera bantuan tersebut kita sebarkan ke pusat pelayanan kesehatan untuk memeriksa ODP kita yang saat ini sedang melakukan karantina mandiri.
Yang akan jadi prioritas pada Rapid Test ini, sambung Bustami, yakni tenaga kesehatan dan ODP, karena mengingat banyak warga Bengkalis yang berasal dari Malaysia.
Dalam beberapa waktu lalu, ujar Plh. Bupati Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga telah memulangkan seluruh masyarakat yang kembali dari Luar Negeri yang di karantina. Mereka akan dilakukan isolasi mandiri pada rumah masing-masing, yang mana akan dilakukan pemantauan oleh tenaga kesehatan pada wilayahnya. “Akan tetapi, jika kedapatan masih ada yang keluar dan tidak mematuhi karantina mandiri ini dengan baik, maka akan kita lakukan upaya paksa,” katanya.
Sekretaris Daerah Bengkalis juga memaparkan terkait kesediaan pangan di Kabupaten Bengkalis, dimana persediaan stok bahan pangan cukup untuk 2 bulan kedepan.
“Dan hingga saat ini, kita sedang melakukan penyusunan data untuk masyarakat yang kurang mampu, agar nantinya mereka diberikan bantuan bahan makanan,” Pungkasnya.