Biaya kapitasi akan Dievaluasi, Pemkab Lanjutkan Program Jamkesmasda

icon   Pada 31 Januari 2012 Bagikan ke :
Bengkalis - Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap melanjutkan program pelayanan kesehatan gratis dalam bentuk jamkesmasda pada tahun 2012 ini. Pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis tersebut akan makin ditingkatkan agar pelayanan kesehatan gratis ini benar-benar dirasakan manfaatnya.

“ Program ini(jamkesmasda) merupakan program unggulan Pak Bupati, dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis. Tahun 2012 ini, kita akan berupaya memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya,” Ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, H Zulfan Herri, belum lama ini.

Berdasarkan kesepakatan dengan DPRD, Zulfan mengatakan, alokasi dana untuk program jamkesmasda sama seperti tahun lalu yaitu sebesar Rp15 miliar. Mengacu kepada pelaksanaan program jamkesmasda tahun sebelumnya, dana tersebut masih tersisa hingga tutup tahun anggaran. Diskes sendiri tidak berani mengurangi alokasi dana jamkesmasda dibawah alokasi tahun sebelumnya. Pertimbangan, Ujar Zulfan, besarnya subsidi untuk pelayanan kesehatan gratis tidak bisa dipastikan, karena tergantung pada tingkat kebutuhan masyarakat.

“ Data warga yang menggunakan pelayanan jamkesmasda memang sudah ada, namun kita tidak tahu pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat setiap tahunnya. Mengingat program ini melibatkan pihak ketiga, maka lebih baik dana tersebut berlebih dari pada kita harus berhutang,”

Menyinggung tentang adanya keinginan dari DPRD, khususnya dari Fraksi Demokrat agar biaya kapitasi terlalu besar sehingga ada kesan PT Askes selaku BPJS menerima fee yang tinggi, Zulfan mengatakan masukan dari DPRD tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemkab. Namun demikian, untuk diketahui, besarnya biaya kapitasi di Kabupaten Bengkalis sebenarnya masih rendah yaitu sebesar Rp10.000/jiwa/bulan dengan pelayanan rawat inap tingkat lanjut(RITL) di dua RSUD Kabupaten dan satu RSUD Kota Madya serta satu RSUD Provinsi.

“Biaya kapitasi berbanding lurus dengan pemberi pelayanan kesehatan yang ditujukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang menyelenggarakan program Jamianan Kesehatan di Wilayah masing-masing,”kata Zulfan lagi.

Sebagai contoh, sambung Zulfan, Program Jaminan Kesehatan Aceh(JKA) oleh Pemerintah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam secara Universal Coverage(tanpa memandang status social peserta) dari tahun 2010 sesuai dengan kesepakatan dengan PT Askes sebesar Rp.17000/jiwa/bulan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Propinsi NAD meminta BPJS (PT. ASKES) menjamin semua warga Aceh yang dirujuk (Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, Rumah Sakit Harapan Kita (Jantung) dan Rumah Sakit Darmais (Kanker) di Jakarta. (zul_MR)