BENGKALIS, PROKOPIM - Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sangat banyak, melalui data yang kita lihat jumlah aset lahan dan bangunan yang terdata berjumlah 3.000 Hektare.
Ungkapan tersebut disampaikan Bupati Kasmarni melalui Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso Saat mengunjungi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkalis, Rabu (24/3/2021).
Dikatakan Bagus sesuai visi misi Bupati Bengkalis diantaranya untuk menertibkan aset lahan Pemerintah Daerah, tentu dalam penertiban tersebut perlu dukungan dari banyak pihak diantaranya adalah BPN.
"Kita berharap dukungan dan kolaborasi BPN bersama instansi terkait untuk kembali mendata aset daerah sehingga kedepannya dapat di sertifikat", harap Bagus.
Kemudian Kepala Kantor BPN Kabupaten Bengkalis Ir. Dedy Fahlepi mengatakan benar saat ini aset lahan dan bangunan pemerintah yang terdata lebih kurang 3000 hektare dan lahan yang baru disertifikat 300 Hektare.
"Kami dari BPN mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis untuk menertibkan aset lahan Pemkab Bengkalis", kata Dedy.
Lebih lanjut Dedi menambahkan sesuai instruksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2024 semua aset darah sudah tersertifikat semua.
"Ini perlu kita gesa terus, apalagi sertifikasi aset terus diawasi KPK dalam upaya memberikan reward kepada daerah", katanya.
*Terima Audiensi Apkasindo*
Bupati Kasmarni melalui Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso dikesempatan yang sama juga menerima audiensi dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), pertemuan yang penuh keakraban tersebut membahas potensi sawit di Kabupaten Bengkalis.
DPW Apkasindo Juliarto mengatakan potensi sawit di Kabupaten Bengkalis sangat besar melalui data statistik, perkebunan sawit di Bengkalis lebih kurang 142.000 hektare dan Perusahaan sebanyak 21 perusahaan, adapun potensi peremajaan yang akan kita kelola minimal lahannya sudah ada perkebunan sawit.
"Kita lihat di Kecamatan Bengkalis adalah di Desa Kelebuk sudah ada potensi, ini untuk peremajaan sawit, untuk pelaksanaannya kita tetap melaksanakan SOP dari kementerian", kata Juliarto.