JAKARTA- Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Hotel Bidakarya, Jakarta, Selasa (7/5/13) kemarin. Rakor dibuka langsung Sekretaris Menpolhukam, Letjen TNI Langgeng Sulistiyono, turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM RI Amir Syamsudin, Ketua BNN Pusat Irjen Pol Anang Iskandar. Selain dihadiri Bupati Bengkalis Herliyan Saleh, juga diikuti bupati dan walikota, pengurus BNN pusat, provinsi se-Indonesia.
Pada kesempatan itu, Sekmenpolhukam menegaskan, bahwa masalah narkoba di Indonesia sudah menjadi lampu hijau. Mengingat Indonesia bukan lagi menjadi daerah transit narkoba, namun menjadi pasar empuk bagi peredaran. Untuk itu, Langgeng S mengajak seluruh kepala daerah, BNN Kabupaten/kota dan elemen masyarakat di daerah untuk perang terhadap narkoba.
Jumlah pencandu narkoba di Indonesia hingga saat ini mencapai 4,4 juta jiwa, tentunya angka ini tidak bisa dibiarkan dan butuh penanganan serius dari seluruh eleman negeri ini. Dari angka tersebut, saat ini baru sekitar 18 ribu jiwa yang baru ditangani di pusat rehablitasi narkoba. Oleh karena itu Sekretaris Menpolhukam mengintruksikan kepada daerah untuk membangun pusat rehablitasi narkoba di provinsi, kabupaten dan kota.
Pembangunan pusat rehablitasi narkoba di daerah dipandang perlu, agar masalah pencandu narkoba di negeri ini bisa ditangani secara serius. Memang dalam waktu dekat ini, akan membangun pusat rehabilitasi baru di daerah yakni di Kalimantan Timur dan Batam. Setiap pusat rehabilitasi tersebut kedepan mampu menampung 250 pencandu narkoba.
“Apabila setiap provinsi dan kabupaten/kota segera membangun pusat rehabilitasi narkoba maka pada tahun pertama akan mampu menangani 2,5 juta jiwa. Kemudian pada tahun kedua, para pencandu narkoba di negeri ini akan habis. Untuk itu saya minta kepada daerah untuk segera membangun pusat rehabilitas narkoba,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh seperti dikutip dari release Humas Setdakab Bengkalis mengatakan, masalah narkoba menjadi persoalan serius bagi bangsa ini. Terlebih Kabupaten Bengkalis berada di perlintasan jalur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan luar negeri, untuk itu harus waspada. Apalagi, persoalan narkoba di Negeri Junjungan juga menjadi persoalan besar.
“Terkait intruksi pemerintah pusat tentang pembangunan pusat rehabilitasi narkoba ini, tentunya daerah sangat mendukung. Kita akan diskusikan dengan instansi terkait termasuk dengan legislatif, terutama terkait rencana dan alokasi anggaran,” ungkapnya.***(dik)
Teks Foto : Bupati Bengkalis Herliyan Saleh bersama Ketua DPRD Riau Johar Firdaus berbincang-bincang disela-sela menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Stranas P4GN di Hotel Bidakarya, Jakarta, Selasa (7/5/13) kemarin.Foto Humas Setdakab Bengkalis.
Pada kesempatan itu, Sekmenpolhukam menegaskan, bahwa masalah narkoba di Indonesia sudah menjadi lampu hijau. Mengingat Indonesia bukan lagi menjadi daerah transit narkoba, namun menjadi pasar empuk bagi peredaran. Untuk itu, Langgeng S mengajak seluruh kepala daerah, BNN Kabupaten/kota dan elemen masyarakat di daerah untuk perang terhadap narkoba.
Jumlah pencandu narkoba di Indonesia hingga saat ini mencapai 4,4 juta jiwa, tentunya angka ini tidak bisa dibiarkan dan butuh penanganan serius dari seluruh eleman negeri ini. Dari angka tersebut, saat ini baru sekitar 18 ribu jiwa yang baru ditangani di pusat rehablitasi narkoba. Oleh karena itu Sekretaris Menpolhukam mengintruksikan kepada daerah untuk membangun pusat rehablitasi narkoba di provinsi, kabupaten dan kota.
Pembangunan pusat rehablitasi narkoba di daerah dipandang perlu, agar masalah pencandu narkoba di negeri ini bisa ditangani secara serius. Memang dalam waktu dekat ini, akan membangun pusat rehabilitasi baru di daerah yakni di Kalimantan Timur dan Batam. Setiap pusat rehabilitasi tersebut kedepan mampu menampung 250 pencandu narkoba.
“Apabila setiap provinsi dan kabupaten/kota segera membangun pusat rehabilitasi narkoba maka pada tahun pertama akan mampu menangani 2,5 juta jiwa. Kemudian pada tahun kedua, para pencandu narkoba di negeri ini akan habis. Untuk itu saya minta kepada daerah untuk segera membangun pusat rehabilitas narkoba,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh seperti dikutip dari release Humas Setdakab Bengkalis mengatakan, masalah narkoba menjadi persoalan serius bagi bangsa ini. Terlebih Kabupaten Bengkalis berada di perlintasan jalur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan luar negeri, untuk itu harus waspada. Apalagi, persoalan narkoba di Negeri Junjungan juga menjadi persoalan besar.
“Terkait intruksi pemerintah pusat tentang pembangunan pusat rehabilitasi narkoba ini, tentunya daerah sangat mendukung. Kita akan diskusikan dengan instansi terkait termasuk dengan legislatif, terutama terkait rencana dan alokasi anggaran,” ungkapnya.***(dik)
Teks Foto : Bupati Bengkalis Herliyan Saleh bersama Ketua DPRD Riau Johar Firdaus berbincang-bincang disela-sela menghadiri Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan dan Stranas P4GN di Hotel Bidakarya, Jakarta, Selasa (7/5/13) kemarin.Foto Humas Setdakab Bengkalis.