PEKANBARU, HUMAS - Bupati Bengkalis Amril Mukminin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Riau dengan Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau terkait Review Iuran Budget Sharing TA. 2020 bagi penduduk yang daftarkan kedalam Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Midterm Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Senin (21/10/2019), di Ballrom Hotel Premier Pekanbaru.
Kegiatan yang ditaja langsung dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dilaksanakan selama tiga hari terhitung dari 20-23 Oktober 2019 dengan menghadirkan pemateri dari Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Kemensos) RI Said Mirza Pahlevi, Kepala Subdirektorat Pemantauan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Kemenkeu RI Dudi Hermawan, Kabid Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan (Kemenkes) RI Armansyah serta Deputi Direksi Wilayah Sumbagteng Jambi BPJS Kesehatan dr. Ari Dwi Aryani.
Wakil Gubernur Riau Brigjen. TNI (Purn) H. Edi Natar Nasution dalam sambutannya terlebih dahulu mengucapkan selamat datang kepada pemateri, Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau di bumi lancang kuning ini terkait Iuran JKN-KIS ini.
"Semoga kehadiran kita ini selain ajang silaturahmi tentunya juga akan mendapatkan informasi terkait JKN-KIS yang harus diterapkan di Provinsi serta Kabupaten/Walikota Se-Provinsi Riau", kata Wagubri H. Edi Natar Nasution.
Pelaksanaan program JKN-KIS ini telah berlangsung sejak tahun 2014 yang lalu dengan cara menginplementasikan kedalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Program ini tentunya untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
"Berdasarkan data yang terkumpul JKN-KIS Untuk jumlah penduduk yang telah terdaftar di tahun 2019 berjumlah 602,37 jiwa sedangkan data bansos yang sudah memiliki jaminan kesehatan berjumlah 4.592.796 jiwa atau 75,64% dan 1.481,272 jiwa yang belum memiliki jaminan kesehatan", ujar Wagubri seraya mengatakan Pemerintah Provinsi Riau beserta Bupati/Walikota tetap berkomitmen untuk meningkatkan Jaminan Kesehatan Nasional ini.
Menyikapi hal tersebut Bupati Bengkalis Amril Mukminin sangat mengapresiasi atas terlaksananya Rakor ini, kami menilai Rakor ini sangat tepat sekali dilaksanakan karena tujuan untuk meningkatkan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
"Saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis tetap memfokuskan terhadap jaminan kesehatan masyarakat, pada tahun ini kami telah melaksanakan menaikan jumlah peserta JKN PBI APBD yang tanggung preminya yakni dengan Pembayaran menggunakan sistem Budget Sharing bersama Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) dengan perbandingan 50 persen : 50 persen", ungkap Amril.
Diakhir acara dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama antar Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Tampak hadir pada pertemuan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Drs. Hj. Mimi Yuliani Nazir, Bupati/Walikota Se-Provinsi Riau, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Hj Martini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Aulia, Plt Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Yuhelmi Kabag Umum Sekretariat Daerah Bengkalis AlFakhrurrazy serta Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPKAD Se-Provinsi Riau.