21-February-2011
BENGKALIS _ Bupati Bengkalis Ir H Herliyan Saleh MSc didampingi Wabup Drs Suayatno dan Sekda H Asmaran Hasan serta Camat Mandau dan Camat Pinggir Sabtu (19/2) memaparkan draf awal blue print pengembangan wilayah Kecamatan Mandau dan Pinggir di hadapan ratusan pemuka masyarakat dan para pejabat pemerintah di Gedung Bathin Betuah Duri.
‘’Ini baru draf awal,’’ kata bupati. Sebelum di-Perda-kan menjadi master plan pengembangan wilayah Mandau dan Pinggir, masih banyak tahapan yang harus dilalui. Pemaparan yang belum sampai ke ranah teknis ini dipandang perlu agar tak ada komponen masyarakat yang merasa tidak diikutsertakan.
Paparan bupati untuk wilayah yang hendak diprogramkan sebagai kota transit berbasis industri minyak itu mendapat sambutan hangat dari para hadirin.
Usai mendengar paparan bupati, silih berganti para pemuka masyarakat yang hadir mengacungkan tangan agar diberi kesempatan memberi tanggapan dan masukan. Tak jarang pula nada kritikan cukup keras dan tajam pun terlontar.
Sebanyak 18 Kadis, Kepala Badan dan Kabag termasuk asisten yang dibawa Bupati pun mendengar langsung berbagai suara kritis yang disampaikan para pemuka masyarakat Mandau dan Pinggir itu.
Dalam paparannya, Herliyan mendedah sejumlah hal yang hendak ia programkan untuk Kecamatan Mandau dan Pinggir yang notabene adalah daerah penyumbang devisa terbesar bagi negara dalam 60 tahun terakhir ini.
Dalam bidang birokrasi kepemerintahan, bupati menekankan perlunya pelayanan prima kepada masyarakat. Leaflet persyaratan, prosedur serta biaya administrasi yang harus dikeluarkan masyarakat pun harus ditempelkan di setiap kantor pemerintah dan lokasi pelayanan umum lainnya.
Persoalan tenaga pendidikan pun disorotnya. Ditegaskan Herliyan, guru harus mengajar sesuai dengan SK penempatannya.
Menurutnya, guru yang mengajar bukan pada tempat dia di-SK-kan akan diberi sanksi tegas sesuai ketentuan. Birokrasi sistem penggajian para pegawai dan guru termasuk guru honor dan lain-lain pun akan diperbarui.
‘’Gaji setiap PNS dan guru tidak harus lagi dijemput ke Bengkalis melainkan ditransfer langsung ke rekening masing-masing,’’ katanya.
Sebagai daerah penghasil dan penyumbang devisa bagi negara, di Kecamatan Mandau dan Pinggir, menurut Herliyan harus puladikembangkan perekonomian alternatif pasca-booming minyak. Apatah lagi pada saat ini, produksi minyak di wilayah ini terus mengalami penurunan cukup signifikan.
Pemberian dana otonomi bertahap hingga maksimal Rp5 miliar untuk 102 desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis juga ia dedah. Sasaran akhirnya nanti, setiap desa dan kelurahan diharapkan sudah mampu mandiri pada tahun 2020 nanti, ucapnya. Raskin gratis dan biaya rawat inap gratis di RSUD bagi warga miskin pun bakal segera diupayakan mulai tahun ini.
Persoalan ketenagakerjaan dengan kontrak yang tidak manusiawi, dua bulan, tiga bulan hingga enam bulan seperti disampaikan sejumlah kalangan termasuk anggota DPRD yang hadir juga ditanggapi serius oleh bupati.
Karena semua persoalan itu berkait kelindan dengan PT CPI, Herliyan mengaku akan segera mengundang petinggi PT CPI ke Bengkalis secepatnya. Di forum pertemuan itu nanti, semua persoalan yang dikeluhkan masyarakat perburuhan di Duri dan sekitarnya akan dibeber habis, terutama masalah kontrak jangka pendek yang membuat para pekerja Migas di daerah ini tertekan batin.
Pemekaran desa dan kelurahan termasuk isu pembentukan Kabupaten Mandau pun turut mengemuka dalam pertemuan yang layak disebut sebagai forum untuk membuka kran dialog antara Mandau-Pinggir dengan Bengkalis sebagai pusat kekuasaan.
Menanggapi penyampaian pemuka masyarakat yang mengungkit-ungkit program pemekaran kecamatan yang ia dedah dalam masa kampanye dulu, Herliyan menyebut, program pemekaran desa dan kelurahan di Mandau dan Pinggir harus didahulukan.(jrr)
BENGKALIS _ Bupati Bengkalis Ir H Herliyan Saleh MSc didampingi Wabup Drs Suayatno dan Sekda H Asmaran Hasan serta Camat Mandau dan Camat Pinggir Sabtu (19/2) memaparkan draf awal blue print pengembangan wilayah Kecamatan Mandau dan Pinggir di hadapan ratusan pemuka masyarakat dan para pejabat pemerintah di Gedung Bathin Betuah Duri.
‘’Ini baru draf awal,’’ kata bupati. Sebelum di-Perda-kan menjadi master plan pengembangan wilayah Mandau dan Pinggir, masih banyak tahapan yang harus dilalui. Pemaparan yang belum sampai ke ranah teknis ini dipandang perlu agar tak ada komponen masyarakat yang merasa tidak diikutsertakan.
Paparan bupati untuk wilayah yang hendak diprogramkan sebagai kota transit berbasis industri minyak itu mendapat sambutan hangat dari para hadirin.
Usai mendengar paparan bupati, silih berganti para pemuka masyarakat yang hadir mengacungkan tangan agar diberi kesempatan memberi tanggapan dan masukan. Tak jarang pula nada kritikan cukup keras dan tajam pun terlontar.
Sebanyak 18 Kadis, Kepala Badan dan Kabag termasuk asisten yang dibawa Bupati pun mendengar langsung berbagai suara kritis yang disampaikan para pemuka masyarakat Mandau dan Pinggir itu.
Dalam paparannya, Herliyan mendedah sejumlah hal yang hendak ia programkan untuk Kecamatan Mandau dan Pinggir yang notabene adalah daerah penyumbang devisa terbesar bagi negara dalam 60 tahun terakhir ini.
Dalam bidang birokrasi kepemerintahan, bupati menekankan perlunya pelayanan prima kepada masyarakat. Leaflet persyaratan, prosedur serta biaya administrasi yang harus dikeluarkan masyarakat pun harus ditempelkan di setiap kantor pemerintah dan lokasi pelayanan umum lainnya.
Persoalan tenaga pendidikan pun disorotnya. Ditegaskan Herliyan, guru harus mengajar sesuai dengan SK penempatannya.
Menurutnya, guru yang mengajar bukan pada tempat dia di-SK-kan akan diberi sanksi tegas sesuai ketentuan. Birokrasi sistem penggajian para pegawai dan guru termasuk guru honor dan lain-lain pun akan diperbarui.
‘’Gaji setiap PNS dan guru tidak harus lagi dijemput ke Bengkalis melainkan ditransfer langsung ke rekening masing-masing,’’ katanya.
Sebagai daerah penghasil dan penyumbang devisa bagi negara, di Kecamatan Mandau dan Pinggir, menurut Herliyan harus puladikembangkan perekonomian alternatif pasca-booming minyak. Apatah lagi pada saat ini, produksi minyak di wilayah ini terus mengalami penurunan cukup signifikan.
Pemberian dana otonomi bertahap hingga maksimal Rp5 miliar untuk 102 desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis juga ia dedah. Sasaran akhirnya nanti, setiap desa dan kelurahan diharapkan sudah mampu mandiri pada tahun 2020 nanti, ucapnya. Raskin gratis dan biaya rawat inap gratis di RSUD bagi warga miskin pun bakal segera diupayakan mulai tahun ini.
Persoalan ketenagakerjaan dengan kontrak yang tidak manusiawi, dua bulan, tiga bulan hingga enam bulan seperti disampaikan sejumlah kalangan termasuk anggota DPRD yang hadir juga ditanggapi serius oleh bupati.
Karena semua persoalan itu berkait kelindan dengan PT CPI, Herliyan mengaku akan segera mengundang petinggi PT CPI ke Bengkalis secepatnya. Di forum pertemuan itu nanti, semua persoalan yang dikeluhkan masyarakat perburuhan di Duri dan sekitarnya akan dibeber habis, terutama masalah kontrak jangka pendek yang membuat para pekerja Migas di daerah ini tertekan batin.
Pemekaran desa dan kelurahan termasuk isu pembentukan Kabupaten Mandau pun turut mengemuka dalam pertemuan yang layak disebut sebagai forum untuk membuka kran dialog antara Mandau-Pinggir dengan Bengkalis sebagai pusat kekuasaan.
Menanggapi penyampaian pemuka masyarakat yang mengungkit-ungkit program pemekaran kecamatan yang ia dedah dalam masa kampanye dulu, Herliyan menyebut, program pemekaran desa dan kelurahan di Mandau dan Pinggir harus didahulukan.(jrr)