BENGKALIS – Dari 7 Fraksi di DPRD Bengkalis, pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaderismanto, Fraksi Gabungan Negeri Junjungan (FGNJ) merupakan yang terakhir menyampaikan pandangan umumnya.
Pandangan umum FGNJ) atas nota keuangan dan ranperda P-APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2019, disampaikan juru bicaranya, Firman.
Seperti beberapa fraksi lainnya, FGNJ juga berharap Pemkab Bengkalis meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk itu, kata Firman, fraksinya berharap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis, agar peran dan fungsinya maksimal.
Terkait harapan tersebut, Bupati Amril Mukminin diwakili Sekretaris Daerah H Bustami HY, mengatakan sepemikiran.
Kata H Bustami, setiap tahunnya Pemkab Bengkalis terus berupaya agar Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD mengalami kenaikan. Memberikan kontribusi signifikan terhadapan APBD Kabupaten Bengkalis.
“Kami satu pemikiran. Dalam memaksimalkan peran dan fungsi Bapenda, memang dibutuhkan SDM yang mampu mengestimasi dan mengeksekusi pemungutan Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Bengkalis,” katanya.
Untuk mewujudkan hal itu, sambungnya, Pemkab Bengkalis senantiasa berupaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di Bapenda.
“Baik melalui pendidikan maupun bimbingan teknis,” kata H Bustami ketika membacakan jawaban tertulis Bupati Bengkalis pada Rapat Paripurna yang ditaja, Kamis pagi, 22 Agustus 2019.
Adapun agenda utama rapat yang dihadiri 23 anggota DPRD dan dipimpin langsung Ketua DPRD H Abdul Kadir tersebut adalah mendengarkan jawaban Bupati Bengkalis atas pandangan umum fraksi-fraksi atas nota keuangan dan ranperda P-APBD tahun 2019 yang ditaja sehari sebelumnya.
Proyek Strategis
Terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis yang juga disinggung FGNJ, H Bustami menjelaskan, Pemkab Bengkalis serius melaksanakannya sesuai tahapan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga penyelesaiannnya tepat waktu dan sesegera mungkin dinikmati masyarakat.
Memahami kondisi keuangan daerah saat ini, H Bustami mengatakan, Pemkab Bengkalis berupaya untuk menggunakan keuangan daerah semaksimal mungkin, sehingga tak terjadi tunda bayar.
“Disamping itu juga melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat, agar penyaluran Dana Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutupnya. #DISKOMINFOTIK#