BENGKALIS - Puluhan peserta mewakili sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mengikuti Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Komunikasi dan Informasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan para personel yang membidangi kehumasan lebih maksimal dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Diselenggarakan di Aula Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Kelapapati ditaja Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bengkalis ini, resmi dibuka Assisten I Amir Faisal, Rabu (18/6/14).
Kesempatan ini Assisten I Amir Faisal dalam arahannya mengatakan, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintah dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi saat ini cukup pesat, organisasi pemerintah dibutuhkan kelembagaan hubungan masyarakat (humas) yang tangguh dan profesional agar mampu mengimbangi arus informasi di masyarakat.
“Dengan diberlakukannya PP Nomor 61/2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan akses informasi tentang program maupun kebijakan pemerintah demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat serta dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan,” paparnya.
Amir Faisal juga mengingatkan, transparansi informasi bukan berarti harus terbuka tanpa harus dipilah-pilah, agar informasi yang disampaikan menjadi konsumsi publik yang tidak menimbulkan perbedaan presepsi maupun kesimpangsiuran. Mengelola sebuah informasi harus didukung dengan sarana prasana dan SDM yang mempunyai kemampuan (skill) dan komitmen terutama Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).
“Kegiatan ini merupakan bagian penting untuk menyiapkan aparatur pengelola informasi. Setiap SKPD memiliki seorang pejabat pengelola informasi yang diharapkan mampu mengolah data untuk menjadi sebuah informasi yang layak disuguhkan kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga berharap ke depan informasi yang diterima masyarakat merupakan informasi yang valid dan akurat, didasarkan data yang dikeluarkan oleh PPID. “Sudah saatnya, berupaya mewujudkan sistem e-government, untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publikm,” harapnya.
“Saya melihat sejumlah SKPD telah memiliki website sebagai langkah upaya keterbukaan informasi kepada publik. Namun perlu dicatat, keberadaan website harus dikelola dengan profesional, sehingga informasi-informasi yang disajikan benar-benar up to date. Segarkan kembali website dengan informasi tentang program masing-masing,” imbuhnya.***(dik)/RiauTerkini
Teks Foto: Assisten Tata Praja Setdakab Bengkalis Amir Faisal didampingi Kepala Bagian Humas Andris Wasono menyerahkan cendramata kepada narasumber Kegiatan Kehumasan di Aula Badan Diklat Kelapapati, Rabu (18/6/14).
Diselenggarakan di Aula Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Kelapapati ditaja Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bengkalis ini, resmi dibuka Assisten I Amir Faisal, Rabu (18/6/14).
Kesempatan ini Assisten I Amir Faisal dalam arahannya mengatakan, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintah dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi saat ini cukup pesat, organisasi pemerintah dibutuhkan kelembagaan hubungan masyarakat (humas) yang tangguh dan profesional agar mampu mengimbangi arus informasi di masyarakat.
“Dengan diberlakukannya PP Nomor 61/2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan akses informasi tentang program maupun kebijakan pemerintah demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat serta dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintahan,” paparnya.
Amir Faisal juga mengingatkan, transparansi informasi bukan berarti harus terbuka tanpa harus dipilah-pilah, agar informasi yang disampaikan menjadi konsumsi publik yang tidak menimbulkan perbedaan presepsi maupun kesimpangsiuran. Mengelola sebuah informasi harus didukung dengan sarana prasana dan SDM yang mempunyai kemampuan (skill) dan komitmen terutama Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID).
“Kegiatan ini merupakan bagian penting untuk menyiapkan aparatur pengelola informasi. Setiap SKPD memiliki seorang pejabat pengelola informasi yang diharapkan mampu mengolah data untuk menjadi sebuah informasi yang layak disuguhkan kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga berharap ke depan informasi yang diterima masyarakat merupakan informasi yang valid dan akurat, didasarkan data yang dikeluarkan oleh PPID. “Sudah saatnya, berupaya mewujudkan sistem e-government, untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publikm,” harapnya.
“Saya melihat sejumlah SKPD telah memiliki website sebagai langkah upaya keterbukaan informasi kepada publik. Namun perlu dicatat, keberadaan website harus dikelola dengan profesional, sehingga informasi-informasi yang disajikan benar-benar up to date. Segarkan kembali website dengan informasi tentang program masing-masing,” imbuhnya.***(dik)/RiauTerkini
Teks Foto: Assisten Tata Praja Setdakab Bengkalis Amir Faisal didampingi Kepala Bagian Humas Andris Wasono menyerahkan cendramata kepada narasumber Kegiatan Kehumasan di Aula Badan Diklat Kelapapati, Rabu (18/6/14).