BENGKALIS - Kebijakan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014 difokuskan pada kerangka utama Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang telah disusun sejak awal yaitu ''Mewujudkan Reformasi Birokrasi'' dengan 7 prioritas daerah.
Berikut ini 7 prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun ini; Pertama, Akses Infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus melakukan upaya transformasi ekonomi ke arah peningkatan ekspor non migas dalam rangka memperkokoh ketahanan ekonomi nasional dan regional, upaya ini dilakukan mengingat pemanfaatan sumber daya alam terutama migas yang persediaanya semakin terbatas. Untuk itu guna memacu pertumbuhan ekonomi Bengkalis dan menarik masuknya investor Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014 memfokuskan pada sektor prioritas seperti bidang infrastruktur karena akses infrastruktur menjadi modal sekaligus kekuatan utama yang menstimulus perekonomian masyarakat, terutama ; a) Prasarana Jalan, b), Prasarana Air Bersih, c) Prasarana Listrik, dan d) Sarana Perhubungan.
Kedua, Akses Pendidikan. Perkembangan infrastruktur pendidikan Kabupaten Bengkalis masih belum optimal terutama daerah yang jauh dari Ibu Kota Kecamatan. Selain itu, kompetensi guru juga perlu terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan
Ketiga, Akses Kesehatan. Jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis, maka jumlah sarana kesehatan dan tenaga medis di Kabupaten Bengkalis masih sangat kurang, selain itu kemampuan SDM kesehatan juga belum memadai, ditambah lagi pemahaman masyarakat Kabupaten Bengkalis tentang hidup sehat masih kurang. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen untuk meningkatkan akses saran dan prasarana kesehatan khususnya meningkatkan cakupan layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda), meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas rawat inap. Serta meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan seperti dokter spesialis.
Keempat, Akses Permodalan dan Usaha Ekonomi Masyarakat. Salah satu kendala utama bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya adalah akses modal. Banyak sektor ekonomi masyarakat yang sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang namun mengalami keterbatasan terhadap akses modal. Untuk itu melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan –Pinjam (UED-SP), Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan perhatian lebih bagi masyarakat desa melalui penyaluran dana hibah untuk desa agar dapat menstimulus peningkatan usaha ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan.
Kelima, Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan. Kabupaten Bengkalis memiliki struktur wilayah daratan dan kepulauan yang menjadikan kawasan ini tersebar menurut potensi alam dan wilayah yang berbeda-beda. Sebaran potensi daerah ini juga menjadi persoalan tersendiri sehingga menimbulkan tendensius sosial ekonomi bagi masyarakatnya. Pembangun antar kawasan juga belum maksimal sehingga masih terbentuk bottle neck dalam hubungan antar kawasan.
Fakta ini menjadi faktor penghambat lajunya interaksi dan transaksi ekonomi serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadikan isu hubungan antar kawasan ini sebagai isu utama dalam kaitannya dengan pembangunan jalan poros, jalan lingkar dan jalan desa.
Keenam, Pemanfaatan Sumber Daya dan Letak Geografis Wilayah. Pemerintah telah menetapkan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai arah dan pedoman pembangunan ekonomi yang mencakup enam koridor. Riau yang menjadi bagian dari koridor Sumatera menjadi target rencana investasi MP3EI sebesar kurang lebih Rp. 14 triliun, konsepsi utama dari MP3EI tersebut adalah konektifitas antar kawasan dan pengembangan sentra produksi.
Untuk melakukan langkah-langkah percepatan realisasi proyek-proyek MP3EI tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membangun kerjasama pengembangan kawasan regional Bengkalis, Siak, Pelelawan, Dumai dan Kepulauan Meranti yang berada dalam satu kawasan dengan rencana alokasi proyek MP3EI terbesar di Riau. Kerjasama ini dimaksud untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta sinergi pembangun dalam kawasan yang saling berdekatan. Pembicaraan lintas sektor telah dilakukan dan diharapkan pada tahun 2014 akan semua daerah terlibat akan bersama-sama memperjuangkan kepentingan kawasan ini pada level provinsi riau dan nasional. Keberadaan Kabupaten Bengkalis secara spesifik dalam kawasan perbatasan juga menjadi persoalan sekaligus potensi untuk dikembangkan sebagai penguatan ekonomi dan ketahanan nasional.
Ketujuh, Birokrasi Bersih dan Melayani. Pada Tahun 2012, Kabupaten Bengkalis dijadikan salah satu pilot project reformasi birokrasi bersama 18 daerah lain di Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu ini menjadi tanggung jawab moral bagi Kabupaten Bengkalis untuk mempersiapkan semua aspek agar dapat menjadi contoh dalam reformasi birokrasi. Untuk itu pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melakukan langkah-langkah dalam mendukung upaya menjadikan birokrasi yang bersih dan melayani.
Ketujuh prioritas tersebut telah mencerminkan sinkronisasi dengan prioritas Provinsi Riau dan Prioritas Nasional berdasarkan hasil evaluasi Provinsi Riau terhadap RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 pada 19 Desember 2013 yang lalu.(jfk)/GoRiau
Teks photo : Bupati H Herliyan Saleh menyampaikan pidato pengantar nota keuangan.
Berikut ini 7 prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun ini; Pertama, Akses Infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus melakukan upaya transformasi ekonomi ke arah peningkatan ekspor non migas dalam rangka memperkokoh ketahanan ekonomi nasional dan regional, upaya ini dilakukan mengingat pemanfaatan sumber daya alam terutama migas yang persediaanya semakin terbatas. Untuk itu guna memacu pertumbuhan ekonomi Bengkalis dan menarik masuknya investor Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014 memfokuskan pada sektor prioritas seperti bidang infrastruktur karena akses infrastruktur menjadi modal sekaligus kekuatan utama yang menstimulus perekonomian masyarakat, terutama ; a) Prasarana Jalan, b), Prasarana Air Bersih, c) Prasarana Listrik, dan d) Sarana Perhubungan.
Kedua, Akses Pendidikan. Perkembangan infrastruktur pendidikan Kabupaten Bengkalis masih belum optimal terutama daerah yang jauh dari Ibu Kota Kecamatan. Selain itu, kompetensi guru juga perlu terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan
Ketiga, Akses Kesehatan. Jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis, maka jumlah sarana kesehatan dan tenaga medis di Kabupaten Bengkalis masih sangat kurang, selain itu kemampuan SDM kesehatan juga belum memadai, ditambah lagi pemahaman masyarakat Kabupaten Bengkalis tentang hidup sehat masih kurang. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen untuk meningkatkan akses saran dan prasarana kesehatan khususnya meningkatkan cakupan layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda), meningkatkan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas rawat inap. Serta meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan seperti dokter spesialis.
Keempat, Akses Permodalan dan Usaha Ekonomi Masyarakat. Salah satu kendala utama bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya adalah akses modal. Banyak sektor ekonomi masyarakat yang sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang namun mengalami keterbatasan terhadap akses modal. Untuk itu melalui Program Usaha Ekonomi Desa Simpan –Pinjam (UED-SP), Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan perhatian lebih bagi masyarakat desa melalui penyaluran dana hibah untuk desa agar dapat menstimulus peningkatan usaha ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan.
Kelima, Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan. Kabupaten Bengkalis memiliki struktur wilayah daratan dan kepulauan yang menjadikan kawasan ini tersebar menurut potensi alam dan wilayah yang berbeda-beda. Sebaran potensi daerah ini juga menjadi persoalan tersendiri sehingga menimbulkan tendensius sosial ekonomi bagi masyarakatnya. Pembangun antar kawasan juga belum maksimal sehingga masih terbentuk bottle neck dalam hubungan antar kawasan.
Fakta ini menjadi faktor penghambat lajunya interaksi dan transaksi ekonomi serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis menjadikan isu hubungan antar kawasan ini sebagai isu utama dalam kaitannya dengan pembangunan jalan poros, jalan lingkar dan jalan desa.
Keenam, Pemanfaatan Sumber Daya dan Letak Geografis Wilayah. Pemerintah telah menetapkan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai arah dan pedoman pembangunan ekonomi yang mencakup enam koridor. Riau yang menjadi bagian dari koridor Sumatera menjadi target rencana investasi MP3EI sebesar kurang lebih Rp. 14 triliun, konsepsi utama dari MP3EI tersebut adalah konektifitas antar kawasan dan pengembangan sentra produksi.
Untuk melakukan langkah-langkah percepatan realisasi proyek-proyek MP3EI tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membangun kerjasama pengembangan kawasan regional Bengkalis, Siak, Pelelawan, Dumai dan Kepulauan Meranti yang berada dalam satu kawasan dengan rencana alokasi proyek MP3EI terbesar di Riau. Kerjasama ini dimaksud untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta sinergi pembangun dalam kawasan yang saling berdekatan. Pembicaraan lintas sektor telah dilakukan dan diharapkan pada tahun 2014 akan semua daerah terlibat akan bersama-sama memperjuangkan kepentingan kawasan ini pada level provinsi riau dan nasional. Keberadaan Kabupaten Bengkalis secara spesifik dalam kawasan perbatasan juga menjadi persoalan sekaligus potensi untuk dikembangkan sebagai penguatan ekonomi dan ketahanan nasional.
Ketujuh, Birokrasi Bersih dan Melayani. Pada Tahun 2012, Kabupaten Bengkalis dijadikan salah satu pilot project reformasi birokrasi bersama 18 daerah lain di Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu ini menjadi tanggung jawab moral bagi Kabupaten Bengkalis untuk mempersiapkan semua aspek agar dapat menjadi contoh dalam reformasi birokrasi. Untuk itu pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan melakukan langkah-langkah dalam mendukung upaya menjadikan birokrasi yang bersih dan melayani.
Ketujuh prioritas tersebut telah mencerminkan sinkronisasi dengan prioritas Provinsi Riau dan Prioritas Nasional berdasarkan hasil evaluasi Provinsi Riau terhadap RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 pada 19 Desember 2013 yang lalu.(jfk)/GoRiau
Teks photo : Bupati H Herliyan Saleh menyampaikan pidato pengantar nota keuangan.