BENGKALIS – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Senin, 25 November 2019, mengadakan dua rapat koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan di Royal Kuning Hotel Jakarta Selatan.
Pertama, Rakor Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara. Kedua, Rakor Pembangunan Kawasan Perbatasan.
6 camat dari Kabupaten Bengkalis mengikuti acara Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara, dan Rakor Pembangunan Perbatasan Negara tahun 2019.
Keenam camat tersebut adalah Acil Esyno (Camat Bandar Laksamana), Ade Suwirman (Bengkalis), Khairunazri (Rupat), H Mulyadi (Bukit Batu), Supandi (Bantan), dan Camat Rupat Utara yang diwakili Sekretaris Kecamatan Ahmad Tarmizi.
Ketika membuka kedua Rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen untuk membangun daerah pinggiran.
“Tujuannya untuk mencegah urbanisasi, pemerataan pembangunan, tidak hanya di kota-kota atau daerah-daerah yang sudah terbangun seperti Jawa, tapi juga daerah perbatasan,” kata Tito.
Menurut Tito, perbatasan akan dibuat menjadi bemper negara. Perbatasan Indonesia yang begitu luas, lanjut Tito, sudah sepatutnya diperkuat.
“Kalau masyarakatnya kuat, pembangunan terjadi di sana, maka kejahatan-kejahatan lintas batas, imigran gelap masuk dan keluar bisa diatasi. Penyeludupan barang, narkotik, bahan peledak, terorisme, juga bisa diatasi,” tegas Tito.
Tito menambahkan, karantina flora dan fauna yang ke luar maupun maupun masuk ke Indonesia harus dicermati. Sebab, dapat mengancam kelestarian lingkungan.
“Siapa yang menjadi ujung tombak. Bukan bupati, karena bupati sibuk. Tetapi, selain kepala desa, ujung tombaknya adalah para camat,” ucap Tito.
Pasalnya, sambung mantan Kapolri itu, para camat bisa langsung. Berada pada garis depan.
“Para camat punya otoritas, kewenangan, kedekatan hubungan dengan masyarakatnya, dan mereka yang bisa paling lama di situ,” paparnya.
Masih menurut Tito, sumber daya angggaran dan sumber daya manusia (SDM) di perbatasan memang terbilang minim. Untuk itu, katanya lagi, pemerintah telah menyiapkan badan untuk pelatihan.
“Di daerah-daerah terpencil yang kita anggap SDM agak kurang, kita beri bantuan untuk melatih ilmu di bidang pemerintahan, atau bidang-bidang yang dianggap tepat. entrepeneurship (kewisausahaan) misalnya,” ujar Tito.
Mengenai anggaran, dia menekankan perlunya kerja sama dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Setiap kepala daerah, juga harus menganggarkan untuk membangun daerah perbatasan.
Melalui layanan berbagi pesan WhatsApp dari Jakarta, Camat Acil Esyno mengatakan, ada 200 camat di wilayah perbatasan negara dari seluruh Indonesia yang mengikuti kedua Rakor tersebut.
Kegiatan tersebut, sambung Camat Acil Esyno, juga dihadiri Suhajar Diantoro (Plt Sekretaris BNPP), Irjen Pol Lotharia Latif (Kakorpolairud Baharkam Polri), Mayjen George Elnadus Supit (Aster Panglima TNI), dan sejumlah pejabat teras di lingkungan Kemendagri. #DISKOMINFOTIK