PEKANBARU, PROKOPIM - Mewakili Bupati Kasmarni, Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso mengikuti rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2021, Selasa (30/03/2021) yang bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau.
Rapat di buka langsung oleh Wakil Gunernur Riau Edy Natar Nasution dan ditandai dengan pemukulan gong, Edy dakam sambutannya mengajak APIP se-Provinsi Riau untuk meningkatkan sinergi dengan BPKP khususnya terkait pengawasan penangulangan dampak ekonomi.
“Antara perwakilan BPKP Riau dan APIP Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau perlu kolaborasi, sehingga kita berharap nantinya dari pihak BPKP dapat melihat program yang dilaksanakan pemerintah daerah, sehingga ikut mengawal apa yang dilakukan dengan harapan kita tentunya semakin awal kita melakukannya kita berharap juga ada transparansi, inilah harapan kita terhadap program kedepannya", jelas Edy.
Sementara itu dalam laporan panitia Arfan Aryanto Dalimunthe menyampaikan rapat Koordinasi pengawasan intern keuangan dan pembangunan ini diselenggarakan dalam rangka merumuskan strategi pengawalan atas program penanggulangan dampak ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan lebih mengoptimalkan peran APIP dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan program-program penangulangan dampak ekonomi di Provinsi Riau.
"Diharapkan lanjut Arfan rakorwas ini dapat menghasilkan kesepakatan desain pengawasan penangulangan dampak ekonomi antara perwakilan BPKP Provinsi Riau dan APIP Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau dan selanjutnya di ikuti dengan penyusunan rencana aksi atas desain pengawasan tersebut", harapnya.
Kemudian Deputi BPKP Bidang Pengawasan, Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia yang hadir mewakili Kepala BPKP Pusat dalam sambutannya mengatakan, pembangunan yang berkelanjutan merupakan tugas pemerintah yang harus diselenggarakan di seluruh penjuru Negeri.
“BPKP terus berkontribusi mendorong tercapainya tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengawalan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai macam dimensi seperti pengawalan program prioritas pembangunan pengamanan aset negara atau daerah peningkatan ruang fiskal dan penguatan,” terangnya.
Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso pada kesempatan tersebut juga menyampaikan kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengharapkan BPKP dapat memberikan nilai tambah khususnya bagi pemerintah daerah dalam mengawal dan melakukan pengawasan pembangunan sehingga kegagalan pembangunan dapat dihindari, sehingga kita dapat menata pemerintahan kita menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
“Pentingnya bagi kita untuk dapat saling bersinergi dan berkoordinasi dalam upaya mewujudkan. Keberhasilan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya,” tutup Bagus.
Usai melaksanakan rangkaian rakorwas langsung Penandatanganan dukungan stakeholder terhadap Inspektorat Provinsi Riau.