02-June-2009
Bengkalis – Pejabat Bupati Kepulauan Meranti, H Syamsuar, Senin malam (1/6) lalu mengadakan pertemuan dengan Bupati Bengkalis H Syamsurizal. Pertemuan informal yang dilaksanakan di Wisma Daerah Sri Mahkota itu, dalam rangka saling tukar informasi dan untuk mempercepat pelaksanaan roda pemerintahan di kabupaten termuda di Riau tersebut.
Sesuai tugasnya, kepada Syamsurizal dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bengkalis yang hadir dalam pertemuan itu, Syamsuar meminta berbagai penjelasan dan data tentang berbagai hal yang diperlukan untuk pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Khususnya untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mini Kepulauan Meranti.
Diantara data dan informasi yang diminta mantan Wakil Bupati Siak itu diantaranya mengenai besarnya bantuan Pemkab Bengkalis untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kepulauan Meranti. Kemudian, realisasi penerimaan pendapatan serta pengeluaran untuk kecamatan-kecamatan di Kepulauan Meranti.
Mengenai pengeluaran, Bupati Bengkalis menjelaskan, untuk tahun 2009 ini berjumlah Rp 178,501 milyar. Kata Syamsurizal, ada lima pos pengeluaran terbesar, yaitu belanja pegawai atau gaji (Rp 54,55 milyar), alokasi dana desa (Rp 40,90 milyar), perangkat desa dan kelembagaan desa (Rp 16,28 milyar), honorarium guru MDA (Rp 11,835 milyar) dan belanja langsung RSUD Tebing Tinggi (Rp 11,304 milyar).
Menyangkut bantuan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan Pilkada, Kabag Keuangan Pemkab Bengkalis HA Halim yang juga hadir mengatakan pada APBD Bengkalis 2009 dianggarkan sebesar Rp 5,5 milyar. Kata Halim, Rp 2,5 milyar bantuan untuk kegiatan operasional dan Rp 3 milyar bantuan untuk pelaksanaan Pilkada.
Meskipun demikian, Syamsurizal mengatakan akan berupaya dapat menambah bantuan tersebut. Terutama pada APBD Perubahan Bengkalis mendatang. “Selagi dibenarkan peraturan perundang-undangan akan kita coba menambahnya melalui APBD Perubahan”, kata Syamsurizal.
Sementara itu, Kadipenda Bengkalis H Tuah Hasrun Saily menjelaskan, realisasi penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari kecamatan-kecamatan di Kepulauan Meranti pada tahun 2009 lalu sebesar Rp 82,715 milyar. Terdiri dari pajak Rp 369,080 juta, retribusi Rp 1,066 milyar, dana bagi hasil PBB pertambangan Rp 7,729 milyar dan dana bagi hasil minyak bumi Rp. 73,550 milyar.
Secara rinci Tuah memaparkan, realisasi penerimaan terbesar dari Kecamatan Merbau sebesar Rp 81,389 milyar. Sedangkan empat kecamatan lainnya adalah Tebing Tinggi (Rp 996,689 juta), Tebing Tinggi Barat (Rp 81,846 juta), Rangsang (Rp 165,630 juta) dan Rangsang Barat (Rp 81,919 juta).
Apa yang disampaikan Tuah tersebut belum termasuk sejumlah pos penerimaan lainnya yang sah. Meskipun demikian, apabila dimasukkan sebagai pos penerimaan, jumlah total penerimaan dari lima kecamatan tersebut diperkirakan hanya sekitar Rp 90 milar.
Mengenai aset Pemkab Bengkalis yang saat ini berada di Kepulauan Meranti, Bupati mengatakan secepatnya akan diserahkan sehingga dapat dimanfaatkan. Bahkan beberapa diantaranya segera akan diserahkan. Misalnya 2 unit kendaraan dinas (mini bus), 5 unit kendaraan operasional (pick up), 1 unit mobil pemadam kebakaran serta 15 unit sepeda motor.
Sedangkan aset yang lain, akan diserahkan setelah selesai dihitung oleh jasa konsultansi. Memang, sesuai ketentuan selambat-lambat tiga tahn aset-aset tersebut sudah harus diserahkan. Akan tetapi Pemkab Bengkalis berjanji agar secepatnya dapat diserahkan. “Saat ini proses untuk penghitungan tersebut sedang dilakukan”, kata Kabag Perlengkapan Bengkalis, Fachruddin.
Kepada jajaran Pemkab Bengkalis, Syamsuar juga menerima gambaran jumlah pegawai Pemkab Bengkalis, baik itu PNS maupun tenaga honorer yang saat ini bertugas di Kepulauan Meranti. Berdasarkan keterangan Kepala Kepegawaian Daerah, H Hermizon mengatakan berjumlah sekitar 3.000 orang dimana sekitar 1.000 orang diantaranya merupakan tenaga pendidik. “Di luar pegawai yang saat ini sedang diproses kepindahannya ke kabupaten induk atau daerah lain, seluruhnya akan diserahkan ke Kepulauan Meranti”, tegas Hermizon.
Dalam kesempatan ini juga, Bupati Bengkalis mengatakan seluruh jajaran Pemkab Bengkalis akan mendukung sepenuhnya tugas-tugas Syamsuar sebagai pejabat Bupati.
“Kalau Pak Bupati Kepulauan Meranti memerlukan pejabat untuk mempercepat proses penyelenggaran pemerintahan di sana, tinggal tunjuk saja siapa orang. Selagi yang bersangkutan mau dan bersedia, kita tidak akan keberatan. Tapi kita tidak bisa memaksa”, ungkap Syamsurizal.
Selain itu, kepada Syamsuar, Bupati Bengkalis juga menjelaskan pihaknya juga sudah menghimbau seluruh pejabat dan PNS di lingkungan Pemkab Bengkalis untuk dapat membantu proses percepatan terselenggarannya roda pemerintahan dengan pindah ke Kepulauan Meranti.
“Sejauh ini secara resmi memang belum ada yang menyatakan kesediaannya. Tapi berdasarkan berbagai informasi yang kita terima, sudah ada beberapa pejabat yang bersedia dan siap pindah. Khususnya para pegawai yang memiliki ikatan emosional dengan Kepulauan Meranti”, kata Syamsurizal.
Sementara itu, kepada Bupati dan seluruh pejabat yang hadir dalam pertemuan itu, Syamsuar menjelaskan, selaku pejabat Bupati diberi waktu selama satu tahun untuk melaksanakan empat tugas pokok. Yaitu, menyusun setruktur organisasi dan administrasi pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan, memfasilitasi terbentuknya DPRD serta pelaksanaan Pilkada pertama di Kepulauan Meranti.
Untuk tugas pertama, kata Syamsuar, saat ini dirinya telah mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. “Saat ini usulan tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri untuk dapat disetujui”, kata Syamsuar.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, meskipun tidak merinci Syamsuar mengatakan ada tujuh satuan kerja perangkat daerah yang diusulkan. “Untuk sementara digabungkan. Misalnya Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga”, Syamsuar memberi contoh.
Dalam kesempatan itu Syamsuar juga langsung menjemput Bupati Bengkalis dan para pejabat di lingkungan Pemkab Bengkalis untuk dapat hadir dalam acara syukuran terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Insya Allah, kami pasti akan datang”, janji Syamsurizal seraya berjanji akan memberi bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan syukuran tersebut. (Sumber : jhn/humas Kab.Bengkalis)
Bengkalis – Pejabat Bupati Kepulauan Meranti, H Syamsuar, Senin malam (1/6) lalu mengadakan pertemuan dengan Bupati Bengkalis H Syamsurizal. Pertemuan informal yang dilaksanakan di Wisma Daerah Sri Mahkota itu, dalam rangka saling tukar informasi dan untuk mempercepat pelaksanaan roda pemerintahan di kabupaten termuda di Riau tersebut.
Sesuai tugasnya, kepada Syamsurizal dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bengkalis yang hadir dalam pertemuan itu, Syamsuar meminta berbagai penjelasan dan data tentang berbagai hal yang diperlukan untuk pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Khususnya untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mini Kepulauan Meranti.
Diantara data dan informasi yang diminta mantan Wakil Bupati Siak itu diantaranya mengenai besarnya bantuan Pemkab Bengkalis untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kepulauan Meranti. Kemudian, realisasi penerimaan pendapatan serta pengeluaran untuk kecamatan-kecamatan di Kepulauan Meranti.
Mengenai pengeluaran, Bupati Bengkalis menjelaskan, untuk tahun 2009 ini berjumlah Rp 178,501 milyar. Kata Syamsurizal, ada lima pos pengeluaran terbesar, yaitu belanja pegawai atau gaji (Rp 54,55 milyar), alokasi dana desa (Rp 40,90 milyar), perangkat desa dan kelembagaan desa (Rp 16,28 milyar), honorarium guru MDA (Rp 11,835 milyar) dan belanja langsung RSUD Tebing Tinggi (Rp 11,304 milyar).
Menyangkut bantuan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan Pilkada, Kabag Keuangan Pemkab Bengkalis HA Halim yang juga hadir mengatakan pada APBD Bengkalis 2009 dianggarkan sebesar Rp 5,5 milyar. Kata Halim, Rp 2,5 milyar bantuan untuk kegiatan operasional dan Rp 3 milyar bantuan untuk pelaksanaan Pilkada.
Meskipun demikian, Syamsurizal mengatakan akan berupaya dapat menambah bantuan tersebut. Terutama pada APBD Perubahan Bengkalis mendatang. “Selagi dibenarkan peraturan perundang-undangan akan kita coba menambahnya melalui APBD Perubahan”, kata Syamsurizal.
Sementara itu, Kadipenda Bengkalis H Tuah Hasrun Saily menjelaskan, realisasi penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari kecamatan-kecamatan di Kepulauan Meranti pada tahun 2009 lalu sebesar Rp 82,715 milyar. Terdiri dari pajak Rp 369,080 juta, retribusi Rp 1,066 milyar, dana bagi hasil PBB pertambangan Rp 7,729 milyar dan dana bagi hasil minyak bumi Rp. 73,550 milyar.
Secara rinci Tuah memaparkan, realisasi penerimaan terbesar dari Kecamatan Merbau sebesar Rp 81,389 milyar. Sedangkan empat kecamatan lainnya adalah Tebing Tinggi (Rp 996,689 juta), Tebing Tinggi Barat (Rp 81,846 juta), Rangsang (Rp 165,630 juta) dan Rangsang Barat (Rp 81,919 juta).
Apa yang disampaikan Tuah tersebut belum termasuk sejumlah pos penerimaan lainnya yang sah. Meskipun demikian, apabila dimasukkan sebagai pos penerimaan, jumlah total penerimaan dari lima kecamatan tersebut diperkirakan hanya sekitar Rp 90 milar.
Mengenai aset Pemkab Bengkalis yang saat ini berada di Kepulauan Meranti, Bupati mengatakan secepatnya akan diserahkan sehingga dapat dimanfaatkan. Bahkan beberapa diantaranya segera akan diserahkan. Misalnya 2 unit kendaraan dinas (mini bus), 5 unit kendaraan operasional (pick up), 1 unit mobil pemadam kebakaran serta 15 unit sepeda motor.
Sedangkan aset yang lain, akan diserahkan setelah selesai dihitung oleh jasa konsultansi. Memang, sesuai ketentuan selambat-lambat tiga tahn aset-aset tersebut sudah harus diserahkan. Akan tetapi Pemkab Bengkalis berjanji agar secepatnya dapat diserahkan. “Saat ini proses untuk penghitungan tersebut sedang dilakukan”, kata Kabag Perlengkapan Bengkalis, Fachruddin.
Kepada jajaran Pemkab Bengkalis, Syamsuar juga menerima gambaran jumlah pegawai Pemkab Bengkalis, baik itu PNS maupun tenaga honorer yang saat ini bertugas di Kepulauan Meranti. Berdasarkan keterangan Kepala Kepegawaian Daerah, H Hermizon mengatakan berjumlah sekitar 3.000 orang dimana sekitar 1.000 orang diantaranya merupakan tenaga pendidik. “Di luar pegawai yang saat ini sedang diproses kepindahannya ke kabupaten induk atau daerah lain, seluruhnya akan diserahkan ke Kepulauan Meranti”, tegas Hermizon.
Dalam kesempatan ini juga, Bupati Bengkalis mengatakan seluruh jajaran Pemkab Bengkalis akan mendukung sepenuhnya tugas-tugas Syamsuar sebagai pejabat Bupati.
“Kalau Pak Bupati Kepulauan Meranti memerlukan pejabat untuk mempercepat proses penyelenggaran pemerintahan di sana, tinggal tunjuk saja siapa orang. Selagi yang bersangkutan mau dan bersedia, kita tidak akan keberatan. Tapi kita tidak bisa memaksa”, ungkap Syamsurizal.
Selain itu, kepada Syamsuar, Bupati Bengkalis juga menjelaskan pihaknya juga sudah menghimbau seluruh pejabat dan PNS di lingkungan Pemkab Bengkalis untuk dapat membantu proses percepatan terselenggarannya roda pemerintahan dengan pindah ke Kepulauan Meranti.
“Sejauh ini secara resmi memang belum ada yang menyatakan kesediaannya. Tapi berdasarkan berbagai informasi yang kita terima, sudah ada beberapa pejabat yang bersedia dan siap pindah. Khususnya para pegawai yang memiliki ikatan emosional dengan Kepulauan Meranti”, kata Syamsurizal.
Sementara itu, kepada Bupati dan seluruh pejabat yang hadir dalam pertemuan itu, Syamsuar menjelaskan, selaku pejabat Bupati diberi waktu selama satu tahun untuk melaksanakan empat tugas pokok. Yaitu, menyusun setruktur organisasi dan administrasi pemerintahan, menyelenggarakan pemerintahan, memfasilitasi terbentuknya DPRD serta pelaksanaan Pilkada pertama di Kepulauan Meranti.
Untuk tugas pertama, kata Syamsuar, saat ini dirinya telah mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. “Saat ini usulan tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri untuk dapat disetujui”, kata Syamsuar.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, meskipun tidak merinci Syamsuar mengatakan ada tujuh satuan kerja perangkat daerah yang diusulkan. “Untuk sementara digabungkan. Misalnya Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga”, Syamsuar memberi contoh.
Dalam kesempatan itu Syamsuar juga langsung menjemput Bupati Bengkalis dan para pejabat di lingkungan Pemkab Bengkalis untuk dapat hadir dalam acara syukuran terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Insya Allah, kami pasti akan datang”, janji Syamsurizal seraya berjanji akan memberi bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan syukuran tersebut. (Sumber : jhn/humas Kab.Bengkalis)