Pemkab Bengkalis Ikuti Rakor Evaluasi PPKM Mikro se-Indonesia

icon   Pada 15 Juni 2021 Bagikan ke :

BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di 34 Provinsi di Indonesia secara virtual melalui video conference dari Media Center Dinas Kesehatan Bengkalis Senin, 14 Juni 2021.

Rakor diikuti Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, bersama Anggota DPRD Bengkalis Sofyan, Sekda Bengkalis H Bustami HY, Kajari Bengkalis Nanik Kushartanti, Kapolres Bengkalis diwakili Kasat Bimas AKP Ismanto, Dandim 0303/Bengkalis diwakili Danramil Bengkalis Danramil 01/ Bengkalis Kapten Arh Isnanu, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Hasan Nul Hakim. 

Kemudian Sekretaris Dinas Kesehatan Imam Subchi, Inspektur Kabupaten Bengkalis Rafiardi Ikhsan, Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo, Sekretaris Satpol PP Agusrizal.

Rapat dipimpin secara langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, diikuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian serta pihak terkait lainnya.

Dalam Rakor virtual tersebut disampaikan terkait arahan PPKM Mikro, mulai tanggal 15-28 Juni 2021 untuk Daerah zona merah agar pengambilan keputusan bisa dilakukan secara cepat dan bisa dilakukan penebalan PPKM di wilayah-wilayah merah.

Selama dua pekan depan, ketentuan mengenai work from home di zona merah kini menjadi 75%. Sejumlah aturan diberlakukan selama masa PPKM mikro tahap ke-10. Di daerah zona merah atau risiko tinggi Covid-19 aturan pembatasan diterapkan secara lebih ketat.

Tito Karnavian mengatakan, selama masa pemberlakuan PPKM diharapkan kepala daerah untuk mengaktifkan kembali posko-posko PPKM disetiap desa. Jika satu RW/RT terdapat peningkatan Covid maka RW/RT tersebut di tutup/lockdown.

Berdasarkan tren kenaikan kasus, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas tempat tidur diseluruh rumah sakit ditingkatkan 40 persen, khususnya Kabupaten/Kota dengan zonasi merah dan bed occupancy rate (BOR) diatas 60 persen.

Bupati Bengkalis Kasmarni melalui Wabup Bagus Santoso mendukung dan siap melaksanakan pemberlakuan PPKM di Kabupaten Bengkalis, apalagi lonjakan Covid-19 di Kabupaten Bengkalis terus bertambah.

"Secepatnya kita akan menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah dan Tim Satgas Covid serta Kepala Desa se-Kabupaten Bengkalis, apa upaya dan peraturan yang akan kita berlakukan selama menjalankan PPKM harus terarah dan tepat sasaran," ujar Bagus Santoso. #DISKOMINFOTIK