BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis
mengikuti rapat koordinasi (rakor) penanggulangan bencana kebakaran
hutan dan lahan (karhutla) Provinsi Riau dan kabupaten/kota bersama
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia
Letjen TNI Suharyanto dipimpin Gubernur Riau Syamsuar secara virtual
Rabu, 7 Juni 2023.
Bertempat di ruang rapat Hang Jebat Kantor
Bupati Bengkalis, rakor itu diikuti Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono, Waka Polres Bengkalis Kompol Faris
Nur Sanjaya, Kasdim 0303/Bengkalis Mayor Arh Sudiyono, Kasi Pidum Kejari
Bengkalis Maruli Tua Johanes Sitanggang.
Lalu Sekretaris Badan
Penanggulangan Bencara Daerah (BPBD) Bengkalis Hasbullah, Sekretaris
Dinas Perhubungan Fahrizal, Kepala Bidang Pengendalian Operasional
Sarana Prasarana dan Penyelamatan Damkar Fauzan.
Dikatakan
Gubernur Riau Syamsuar, dilaksanakannya rakor itu guna menetapkan tugas
dalam upaya melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga
penanganannya, mengingat saat ini sudah memasuki musim kemarau.
Dalam
rakor yang diikuti kabupaten/kota se-Provinsi Riau itu, Syamsuar
membeberkan situasi dan kondisi terkini karhutla di bumi Lancang
Kuning.
"Jumlah hotspot tertanggal 1 Januari hingga 5 Juni 2023
di Riau sebanyak 657 dengan luas lahan yang terbakar 473,58 hektar"
pungkas Syamsuar.
Guna antisipasi dini, Provinsi Riau telah
menetapkan status siaga darurat sejak 13 Februari dan berakhir 30
November 2023. Bahkan telah membentuk komando satgas.
Sementara
itu, Kepala BNPB RI dalam arahannya memerintahkan setiap daerah untuk
tidak lengah, dengan membentuk satgas dan melakukan patroli secara
rutin.
"Biasakan memantau predisksi cuaca, titik panas dan
tinggi muka air tanah gambut. Lalu identifikasi kebutuhan dan pastikan
kesiapan personel, ketersediaan peralatan dan logistik operasi darat dan
udara. Jika diperlukan segera minta dukungan pemerintah pusat,"
ujarnya.
Kemudian Kepala BNPB juga mengingatkan untuk meningkatkan koordinasi pantahelix agar penanganan karhutla efektif dan efisien.
Terakhir Suharyanto meminta untuk melakukan penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan agar menimbulkan efek jera.
Usai mengikuti rakor tersebut, Andris Wasono menyebutkan Pemkab Bengkalis siap mengikuti arahan BNPB RI serta Gubernur Riau.
Dikatakan
Asisten 1 Setda Bengkalis itu, per 31 Mei 2023, hotspot karhutla di
Negeri Junjungan sebanyak 128 titik. Dengan total 54 fire spot atau
kejadian dan 248.89 hektar luas lahan yang terbakar.
"Dengan
kondisi saat ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga mengharapkan
dukungan dan bantuan dari pusat, Pemprov Riau guna melakukan pencegahan
dan penanganan bencana karhutla" lanjutnya. #DISKOMINFOTIK