Pemkab Bengkalis Kuatkan Usaha Bumdes Ditengah Pandemi Covid-19

icon   Pada 17 Mei 2021 Bagikan ke :

BENGKALIS - Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), menjadi salah satu elemen penting yang bisa ‘memainkan peran’ membangkitkan dan mengairahkan perekonomian yang lesu di tengah pandemi Covid-19.

Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis upayakan memperkuat usaha Bumdes yang ada di Negeri Junjungan.

Bupati Bengkalis Kasmarni melalui Wabup Bagus Santoso Selasa, 11 Mei 2021 mengunjungi Bumdes Kuala Alam sebagai percontohan Bumdes yang berhasil di Kabupaten Bengkalis. Dalam kesempatan tersebut Wabup memberikan masukan, memotivasi dan menanyakan kendala yang dialami Bumdes Kuala Alam guna dicari solusinya.

Dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Yuhelmi, terdapat 136 Bumdes di Negeri Junjungan dan beberapa diantaranya telah berkembang secara baik.

“Contohnya Bumdes Kuala Alam, berkembang sangat baik terlihat dari 4 unit usaha Bumdes Kuala Alam yakni unit Perkebunan, Pengolahan, Perdagangan dan Unit Simpan Pinjam,” ucap Yuhelmi.

Bahkan saat ini Bumdes Kuala Alam telah menghasilkan sekitar 30 produk pangan lokal. Dan yang unik diantaranya ialah olahan ikan lomek yang telah mendapatan 1 ton permintaan tiap bulannya.

Tak cukup sampai disitu Direktur Bumdes Kuala Alam, Zulkifli turut mengungkapkan Bumdes Kuala Alam telah mampu mempekerjakan 60 orang masyarakat sekitar.

Yuhelmi berharap kedepan Bumdes di Kabupaten ini harus mampu bergerak cepat menyalurkan dan mendistribusikan manfaat dari setiap program yang ada, terlebih di masa pandemi Covid-19.

“Badan Usaha Milik Desa harus bergerak cepat mulai dari penyiapkan regulasi, hingga mengakomodir hasil UMKM, baik kerajinan dan sebagainya,” pungkas Yuhelmi.

Tak hanya itu, Bumdes diminta untuk menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat, terutama dalam peningkatan pereknomian, karena ada dana sebesar 1M yang masih tersedia.

Kendati demikian, Zulkifli  turut menyampaikan kendala yang dialami Bumdes ketika ingin mengembangkan usahanya.

“Pengurusan NPWP kaitannya dengan biaya retribusi sampah per tahun 350.000 atau 30.000 per bulan sehingga memberatkan kami sebagai pengusaha,” kata Zulkifli.

Kemudian Bumdes Kuala Alam juga terkendala pengurusan Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) selama 3 bulan belum juga selesai.

Menanggapi hal tersbut, Wabup Bagus Santoso meminta perhatian Perangkat Daerah (PD) terkait izin yang memberatan pelaku usaha sehingga tidak mau melanjutkan usahanya karena terkendala hal itu.

“Bagaimana nantinya terkait izin yang memberatkan pelaku usaha, kita coba utuk gratiskan, kita akan buat kesepakatan bersama bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi Bumdes dan UMKM yang selama ini mesih kesulitan dalam mengurusi izin.,” pungkas Wabup Bagus Santoso.

“Saya mempunyai mimpi, dimana Bumdes menjadi outlet-outlet yang hanya menjualkan. Kalau yang menciptakan lomek adalah kuala alam, tapi bagaimana 136 Bumdes turut menjualkan sebagai otlet pasar dari lomek ini,” jelasnya.

Dikatakan Bagus Santoso Pemkab Bengkalis memiliki komitmen dalam memberdayakan Bumdes dan UMKM.

“Kita sudah memiliki kesepakatan dari awal. Dimana visi misi dari Kasmarni Bgaus Santoso itu diantaranya  yang ke delapan adalah memberdayakan potensi-potensi lokal untuk diunggulkan, mengungkit ekonomi, salah satu caranaya dengan Bumdes kemudian juga dengan mendirikan UMKM” lanjutnya. #DISKOMINFOTIK