BENGKALIS - Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah H. Bustami Hy mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kelembagaan secara virtual, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Kamis (10/6/2021).
Sosialisasi dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori, diikuti 400 peserta, dari Sekretaris Kabupaten/Kota, Sekretaris Badan dan Kepala Biro seluruh Indonesia.
Muhammad Hudori mengatakan, Instansi Pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan penyetaran jabatan administrasi (JA) ke jabatan fungsional (JF) hingga 30 Juni 2021.
Usulan ini diajukan karna ada beberapa kegiatan yang berlangsung di daerah seperti Pilkada, sehingga pemerintah memperpanjang batas penyederhanaan birokrasi termasuk penyetaraan jabatan dari 31 Desember 2020 menjadi 30 Juni 2021, dengan pengajuan batas pelantikan akhir desember.
Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna DPR RI, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan penyederhanaan demokrasi tahap I dengan menyetarakan 808 jabatan struktural ke jabatan fungsional yang berbasis keahlian keterampilan dan kompetensi tertentu.
Sementara itu, menurut narasumber Rini Widyantini Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB, terdapat tiga tahapan penyederhanaan demokrasi, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyederhanaan jabatan dan penyederhanaan sistem kerja.
Dalam hal ini, Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah H. Bustami Hy menyampaikan, Bengkalis siap untuk melakukan tahapan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN), mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja Pegawai Pemerintah.
Turut hadir, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bengkalis Febriman Durya, Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Sekretariat Daerah Rahmad, Sekretariat Daerah Ismail, Kepala BKPP Djamaluddin dan Kasubbag Dokumentasi Pimpinan Prokopim Yeni Mayasari. #PROKOPIM