BENGKALIS, HUMAS - Sebanyak 50 orang peserta di lima lokasi prioritas kawasan perbatasan meliputi Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bandar Laksamana , Rupat dan Rupat Utara mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dasar garda batas kawasan perbatasan yang diselenggarakan Bagian Perbatasan Sekretariat Daerah bertempat di Pantai Marina Hotel, Selasa 15/10/19.
Pada pelaksanaan bimtek tersebut menghadirkan Kasubbag Kebijakan Program pada Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, BNPP Misdo Jerry Purba, Staf Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara ,BNPP Kholiqin dan Kepala Bagian Perbatasan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Riau Fakhruddin.
Asisten Pemerintahan Hj. Umi Kalsum mewakili Bupati Bengkalis dalam arahannya menyampaikan belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan, kurangnya pengawasan arus barang dan orang serta minimnya penyediaan sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan merupakan permasalahan umum yang terjadi dan dihadapi hampir di semua kawasan perbatasan wilayah negara indonesia termasuk Kabupaten Bengkalis.
Sehingga menyebabkan kawasan perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir, dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, maupun wilayah lain yang relatif lebih maju.
“Kabupaten Bengkalis memiliki kelebihan yang menjadi sumber kekuatan karena keberadaannya pada posisi strategis, selain itu Kabupaten Bengkalis juga memiliki potensi alam yang cukup banyak, sehingga menjanjikan kesempatan investasi yang sangat baik dalam konteks hubungan dagang internasional, namun semua itu belum di kelola secara baik. Dan sangat berdampak terhadap kerusakan lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi kawasan yang tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan.” Ujar Umi
Oleh karenany, Sambung Umi, untuk memperkuat manajemen lintas batas negara, khususnya di sepanjang garis batas dan mendukung penanganan masalah di kawasan perbatasan, diperlukan langkah-langkah yang lebih nyata dengan penguatan peran dukungan masyarakat dalam pengelolaan perbatasan melalui pembentukan garda batas yang diikuti dengan pelaksanaan pelatihannya.
Dengan demikian kegiatan manajemen lintas batas negara yang pelaksanaannya didukung oleh keberadaan garda batas yang efektif merupakan manifestasi dari paradigma baru BNPP RI dalam mengelola perbatasan.
“Untuk itu melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman pembinaan garda batas Republik Indonesia, telah membuat arah kebijakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga, memelihara dan menggerakkan pembangunan di perbatasan,” sebut Umi.
Umi juga berharap, kepada peserta untuk mengikuti bimtek ini dengan serius, Mudah-mudahan bimtek ini akan menghasilkan personil yang berperan sebagai pendukung dan membantu pemerintah dalam menjaga, memelihara dan menggerakkan pembangunan kawasan perbatasan, melalui keikutsertaan dalam menjaga dan memelihara tanda batas.
Tampak hadir dalam acara pembukaan Bimtek ini, Kepala Disperindag H Raja Arlingga, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Bambang Irawan, Kepala Bagian Kerja Sama Daerah Darmanto, Camat Rupat Khairunazri, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Amru Herawza, Sekcam Bantan Taufiq Hidayat dan undangan lainnya.