07-December-2009
Bengkalis - setelah dibekukannya BKKBN di tingkat Kabupaten dan Kota oleh Pemerintah pusat, tugas-tugas penyuluhan keluarga berencana mengalami stagnasi dan kecenderungan mengalami jalan di tempat. Hal ini disebabkan tidak adanya tenaga penyuluh lapangan yang khusus bertugas membina keluarga berencana.
“Dengan adanya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ini hendaknya dapat merencanakan sebuah formulasi untuk melanjutkan program keluarga berencana sebagaimana telah dilaksanakan era pemerintahan yang lalu. Ini penting, karena penyuluh merupakan ujung tombak pemerintah daerah”, demikian penegasan Bupati Bengkalis, H Syamsurizal dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah, H Burhanudin, saat membuka pembekalan tenaga penyuluh lapangan Program Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Bengkalis Tahun 2009, bertempat di aula hotel Horizon, Senin (7/12).
Lebih jauh Burhanuddin mengatakan, penyuluhan ini dilaksanakan sebagai bentuk keberlanjutan program pembangunan dibidang sumber daya manusia.
“Ini sebagai wujud kesinambungan program yang berkaitan dengan peningkatan SDM, sehingga kegiatan di lapangannya nantinya benar-benar terlaksana secara kontiniu dan tepat sasaran. Ini tantangan besar bagi instansi yang baru beberapa waktu lalu terbentuk untuk memikirkan keberlanjutan program”, jelasnya.
Apa tolok ukur keberhasilan program di bidang pemberdayaan perempuan dan KB? Menurut Burhan, tolok ukur keberhasilan sumber daya manusia salah satu indikatornya adalah, human development index atau indeks pembangunan manusia (IPM).
“Dari data BPS tahun 2007, IPM Indonesia adalah 70,59, berada di urutan 108 dari 177 negara. IPM Riau 74,59, berada di atas rata-rata nasional, yaitu pada urutan ke 4 dari 33 Propinsi Riau. Ini data saat Kabupaten Meranti masih bergabung di Kabupaten Bengkalis”, jelasnya.
Menurut Burhan, data yang dikemukakan tersebut merupakan salah satu gambaran tentang kualitas penduduk, khususnya untuk kualitas penduduk Kab Bengkalis.
“Walau IPM relative cukup tinggi jika dibandingkan secara nasional, SDM tersebut perlu ditingkatkan. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan dari semua intansi terkait yang menangani bidang ini”, ungkapnya.
Melalui pembekalan penyuluh pemberdayaan perempuan dan KB ini, Burhan berharap, calon penyuluh dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemantauan serta evaluasi terhadap keberhasilan program yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah”, harapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, yang diwakili Kepala Bidang, Zakaria dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh 29 peserta dari 8 kecamatan.
“Kegiatan yang akan berlangsung 2 hari ini diikuti oleh calon petugas lapangan pemberdayaan perempuan dan KB utusan kecamatan dan utusan UPT Dinas kesehatan dan puskesmas se Kabupaten Bengkalis. Narasumbernya adalah Armel Oza (widyaiswara BKKBN Riau) dan Mursalim Mustafa (Kabid IKAP BKKBN Riau)”, jelasnya.
Terlihat hadir dalam pembukaan antara lain, Rosita Gurun, Kabid KB dan Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Riau, dan sejumlah kepala dinas, Badan, dan Kantor.
sumber bagian humas
Bengkalis - setelah dibekukannya BKKBN di tingkat Kabupaten dan Kota oleh Pemerintah pusat, tugas-tugas penyuluhan keluarga berencana mengalami stagnasi dan kecenderungan mengalami jalan di tempat. Hal ini disebabkan tidak adanya tenaga penyuluh lapangan yang khusus bertugas membina keluarga berencana.
“Dengan adanya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ini hendaknya dapat merencanakan sebuah formulasi untuk melanjutkan program keluarga berencana sebagaimana telah dilaksanakan era pemerintahan yang lalu. Ini penting, karena penyuluh merupakan ujung tombak pemerintah daerah”, demikian penegasan Bupati Bengkalis, H Syamsurizal dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah, H Burhanudin, saat membuka pembekalan tenaga penyuluh lapangan Program Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Bengkalis Tahun 2009, bertempat di aula hotel Horizon, Senin (7/12).
Lebih jauh Burhanuddin mengatakan, penyuluhan ini dilaksanakan sebagai bentuk keberlanjutan program pembangunan dibidang sumber daya manusia.
“Ini sebagai wujud kesinambungan program yang berkaitan dengan peningkatan SDM, sehingga kegiatan di lapangannya nantinya benar-benar terlaksana secara kontiniu dan tepat sasaran. Ini tantangan besar bagi instansi yang baru beberapa waktu lalu terbentuk untuk memikirkan keberlanjutan program”, jelasnya.
Apa tolok ukur keberhasilan program di bidang pemberdayaan perempuan dan KB? Menurut Burhan, tolok ukur keberhasilan sumber daya manusia salah satu indikatornya adalah, human development index atau indeks pembangunan manusia (IPM).
“Dari data BPS tahun 2007, IPM Indonesia adalah 70,59, berada di urutan 108 dari 177 negara. IPM Riau 74,59, berada di atas rata-rata nasional, yaitu pada urutan ke 4 dari 33 Propinsi Riau. Ini data saat Kabupaten Meranti masih bergabung di Kabupaten Bengkalis”, jelasnya.
Menurut Burhan, data yang dikemukakan tersebut merupakan salah satu gambaran tentang kualitas penduduk, khususnya untuk kualitas penduduk Kab Bengkalis.
“Walau IPM relative cukup tinggi jika dibandingkan secara nasional, SDM tersebut perlu ditingkatkan. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan dari semua intansi terkait yang menangani bidang ini”, ungkapnya.
Melalui pembekalan penyuluh pemberdayaan perempuan dan KB ini, Burhan berharap, calon penyuluh dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pemantauan serta evaluasi terhadap keberhasilan program yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah”, harapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, yang diwakili Kepala Bidang, Zakaria dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh 29 peserta dari 8 kecamatan.
“Kegiatan yang akan berlangsung 2 hari ini diikuti oleh calon petugas lapangan pemberdayaan perempuan dan KB utusan kecamatan dan utusan UPT Dinas kesehatan dan puskesmas se Kabupaten Bengkalis. Narasumbernya adalah Armel Oza (widyaiswara BKKBN Riau) dan Mursalim Mustafa (Kabid IKAP BKKBN Riau)”, jelasnya.
Terlihat hadir dalam pembukaan antara lain, Rosita Gurun, Kabid KB dan Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Riau, dan sejumlah kepala dinas, Badan, dan Kantor.
sumber bagian humas