BENGKALIS- Penjabat Bupati Bengkalis, Ahmad Syah Harrofie menghadiri rapat koordinasi pemilihan kepala daerah serentak se-Riau, tahun 2015 bersama gubernur dengan bupati/walikota se-Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa (10/11/15).
Rakor pilkada serentak dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rahman, diikuti Forkopimda Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, KPU Kabupaten/kota dan jajaran Forkopimda kabupaten/kota.
Dari Kabupaten Bengkalis, selain Pj Bupati Bengkalis, Ahmad Syah Harrofie, turut hadir pada acara rakor Pilkada serentak 2015, Kapolres Bengkalis, AKBP A Supriyadi, Dandim WB 0303 Bengkalis Letkol Arh Wachyu Dwi Ariyanto, Kepala Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Bengkalis Rusli, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Abdul Haris dan Kepala Bagian Humas Johansyah Syafri.
Poin-poin yang menjadi perhatian dari Rakor Pilkada serentak tahun 2015 di kabupaten/kota se-Provinsi Riau untuk melihat kesiapan daerah yang bakal menggelar pesta demokrasi Pilkada pada 9 Desember mendatang. Gubri minta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengantisipasi kemungkinan setiap kerawanan yang bakal terjadi di daerah. Apalagi jelang pelaksanaan pesta demokrasi, suhu politik di daerah dipastikan akan memanas.
Selain itu turut disinggung tentang kerawanan di daerah perbatasan antara kabupaten/kota bahkan dengan provinsi lain, yakni Rohul dan Rohil dengan Sumatera Utara. Masalah kerawananan perbatasan ini seperti disampaikan pihak Polda Riau melalui Dir Ops, Kombes Edi Setio Budi Santoso yang juga mantan Kapolres Bengkalis. Khusus untuk Kabupaten Bengkalis masalah kerawanan perbatasan pada saat Pilkada serentak 2015, di Kecamatan Bukit Batu dan Dumai.
Ahmad Syah Harrofie mengatakan sejauh ini kesiapan Kabupaten Bengkalis untuk menghadapi pesta demokrasi sangat baik. Hal ini terlihat dari dukungan anggaran dari Pemkab Bengkalis, maupun sosialisasi melalui Alat Peraga Kampanye (APK) dari pihak KPU Bengkalis. Disamping itu, jajaran pemerintahan mulai dari level desa/kelurahan juga gencar melakukan sosialisasi “Begitu juga menyangkut dengan situasi keamanan juga berlangsung aman dan belum ada laporan adanya gesekan dari pendukung masing-masing Pasangan Calon (Paslon),” ungkapnya dikutip dari release Humas Setda Bengkalis.
Dikatakan Ahmad Syah Harrofie, tugas penjabat bupati untuk memfasiliasi untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi, sehingga menghasilkan kepala daerah berkualitas. Sejauh ini di Kabupaten Bengkalis gencar melakukan sosialisasi sampai ke tingkat dengan menggerakan jajaran pemerintahan dari tingkat desa/kelurahan seperti RT/RW maupun kepala dusun.
“Tidak hanya itu, Pemkab Bengkalis juga merangkul forum-forum dan anggota pendamping desa serta pengurus masjid serta tokoh masyarakat untuk menghimbau kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi jumlah pemilih, khususnya pemilih pemula,” ujarnya.
Sedangkan untuk menjaga netralitas aparatur pemerintahan, dikatakan Ongah, sejak jauh-jauh hari Pemkab Bengkalis melaksanakan penandatanganan pakta integritas kepada seluruh jajaran pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak memihak pasangan calon.***(dik)/RiauTerkini
Rakor pilkada serentak dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rahman, diikuti Forkopimda Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, KPU Kabupaten/kota dan jajaran Forkopimda kabupaten/kota.
Dari Kabupaten Bengkalis, selain Pj Bupati Bengkalis, Ahmad Syah Harrofie, turut hadir pada acara rakor Pilkada serentak 2015, Kapolres Bengkalis, AKBP A Supriyadi, Dandim WB 0303 Bengkalis Letkol Arh Wachyu Dwi Ariyanto, Kepala Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Bengkalis Rusli, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Abdul Haris dan Kepala Bagian Humas Johansyah Syafri.
Poin-poin yang menjadi perhatian dari Rakor Pilkada serentak tahun 2015 di kabupaten/kota se-Provinsi Riau untuk melihat kesiapan daerah yang bakal menggelar pesta demokrasi Pilkada pada 9 Desember mendatang. Gubri minta kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengantisipasi kemungkinan setiap kerawanan yang bakal terjadi di daerah. Apalagi jelang pelaksanaan pesta demokrasi, suhu politik di daerah dipastikan akan memanas.
Selain itu turut disinggung tentang kerawanan di daerah perbatasan antara kabupaten/kota bahkan dengan provinsi lain, yakni Rohul dan Rohil dengan Sumatera Utara. Masalah kerawananan perbatasan ini seperti disampaikan pihak Polda Riau melalui Dir Ops, Kombes Edi Setio Budi Santoso yang juga mantan Kapolres Bengkalis. Khusus untuk Kabupaten Bengkalis masalah kerawanan perbatasan pada saat Pilkada serentak 2015, di Kecamatan Bukit Batu dan Dumai.
Ahmad Syah Harrofie mengatakan sejauh ini kesiapan Kabupaten Bengkalis untuk menghadapi pesta demokrasi sangat baik. Hal ini terlihat dari dukungan anggaran dari Pemkab Bengkalis, maupun sosialisasi melalui Alat Peraga Kampanye (APK) dari pihak KPU Bengkalis. Disamping itu, jajaran pemerintahan mulai dari level desa/kelurahan juga gencar melakukan sosialisasi “Begitu juga menyangkut dengan situasi keamanan juga berlangsung aman dan belum ada laporan adanya gesekan dari pendukung masing-masing Pasangan Calon (Paslon),” ungkapnya dikutip dari release Humas Setda Bengkalis.
Dikatakan Ahmad Syah Harrofie, tugas penjabat bupati untuk memfasiliasi untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi, sehingga menghasilkan kepala daerah berkualitas. Sejauh ini di Kabupaten Bengkalis gencar melakukan sosialisasi sampai ke tingkat dengan menggerakan jajaran pemerintahan dari tingkat desa/kelurahan seperti RT/RW maupun kepala dusun.
“Tidak hanya itu, Pemkab Bengkalis juga merangkul forum-forum dan anggota pendamping desa serta pengurus masjid serta tokoh masyarakat untuk menghimbau kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi jumlah pemilih, khususnya pemilih pemula,” ujarnya.
Sedangkan untuk menjaga netralitas aparatur pemerintahan, dikatakan Ongah, sejak jauh-jauh hari Pemkab Bengkalis melaksanakan penandatanganan pakta integritas kepada seluruh jajaran pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak memihak pasangan calon.***(dik)/RiauTerkini