BENGKALIS - Setidaknya sekitar ratusan pejabat teknis kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis digembleng dengan bimbingan teknis (Bimtek) hukum kontrak pengadaan barang dan jasa.
Kegiatan ditaja Bagian Program Sekretariat Daerah tersebut berlangsung di aula rapat lantai 4 kantor bupati dan resmi dibuka Assisten III Hardi Salioso, Senin (11/11/13) kemarin.
Kesempatan ini, seperti dikutip dari release Humas Setdakab Bengkalis, Assisten III Hardi Salioso mewakil Bupati Bengkalis Herliyan Saleh mengatakan, tuntutan tentang tata pemerintahan yang baik (good governance) sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotesme (KKN), sehingga penyelenggaraan pemerintah transparan, akuntabel, partisipasif dan profesional.
“Pemerintah selaku pengelola administrasi publik yang baik adalah meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan yang optimis dalam mempergunakan anggaran pendapatan dan belanja. Termasuk upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa,” paparnya saat menyampaikan kata sambutan.
Sambungnya, “terutama pengelolaan administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang peraturannya terus dibenahi,” imbuhnya.
Ditambahkan Hardi, fakta menunjukan bahwa rendahnya kemampuan mengelola dana proyek di instansi selama ini, menyebabkan pemerintah sering dituding sarat dengan praktek KKN, gilirannya masyarakat juga menjadi pihak yang sangat dirugikan secara moril dan materil.
“Disebabkan lemahnya kemampuan SDM dan pengawasan aparatur pemerintah dalam menerjemahkan substansi manajemen proyek itu sendiri yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk menghindari segala bentuk penyimpangan kegiatan proyek,” terangnya.***(dik)/RiauTerkini
Teks Foto : Assisten III Hardi Salioso saat menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi Bimtek hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada ratusan pejabat teknis Pemkab Bengkalis.