09-October-2009
BENGKALIS -- Dua menteri bakal melakukan kunjungan kerja ke Pulau Rupat. Kehadiran Menteri Tenaga Kerja Tranmisgrasi dan Menteri Kehutanan ini untuk mencanangkan program Terpadu Mandiri (KTM) di Pulau Rupat. Program KTM yang bakal dicanangkan pada pekan depan ini merupakan proyek pemerintah pusat yang bakal membuka kawasan di pulau terluar menjadi kawasan terpadu.
’Insya Allah, pada 15 Oktober ini, Menteri Kehutanan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan berkunjung ke Pulau Rupat,’’ ungkap Bupati Bengkalis, Syamsurizal usai memimpin rapat penyambutan kedua menteri tersebut, di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja di Laut, Kamis (8/10).
Setelah pencanangan ini, pemerintah pusat akan melaksanakan sejumlah proyek pembangunan di kawasan itu, seperti pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana umum, perumahan warga dan lahan pertanian maupun perkebunan.
Kawasan yang bakal dijadikan KTM ini berada di lima desa, tepatya Pangkalan Nyirih, Cingam, Hutan Panjang, Kador dan Titi Akar. Warga yang bakal ditempatkan di KTM ini jumlahnya mencapai ribuan kepala keluarga (KK) yang berasal dari luar Pulau Bengkalis dan lokal. ‘’Untuk tahap awal, pemerintah pusat akan menempatkan 200 KK. Namun waktu penempatan belum ada kepastian,’’ ungkap Syamsurizal.
Diungkapkan Bupati Bengkalis, pada tahap awal ini kepala keluarga yang bakal ditempatkan di kawasan itu berasal dari Pulau Jawa. Pemerintah pusat menjamin, KK yang bakal dipindahkan itu sudah memiliki keahlian dan keterampilan untuk memajukan kawasan itu, misalnya di bidang pertanian, perkebunan dan lainnya. Pada intinya, program ini tidak memindahkan kebodohan dan kemiskinan, namun semata-mata untuk menjadikan kawasan itu menjadi lebih mandiri dan maju, sesuai porgramnya yakni kawasan kota mandiri.
Disinggung tentang dana untuk pembangunan kawasan itu. Syamsurizal menegaskan, seluruh dana pengembangan KTM Pulau Rupat ditanggung oleh pemerintah pusat. Sebab program ini merupakan program nasional untuk memajukan pulau terluar Indonesia, agar lebih maju. Di samping itu untuk mempertahankan NKRI dari pengaruh dan klaim pihak asing.
‘’Soal pembiayaan sepenuhnya akan ditanggung pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah, hanya menyediakan lahan. Namun tetap akan memperhatikan kawasan itu, misalnya menyangkut pembangunan sarana jalan pendukung,’’ ungkapnya.(evi/rpg)
BENGKALIS -- Dua menteri bakal melakukan kunjungan kerja ke Pulau Rupat. Kehadiran Menteri Tenaga Kerja Tranmisgrasi dan Menteri Kehutanan ini untuk mencanangkan program Terpadu Mandiri (KTM) di Pulau Rupat. Program KTM yang bakal dicanangkan pada pekan depan ini merupakan proyek pemerintah pusat yang bakal membuka kawasan di pulau terluar menjadi kawasan terpadu.
’Insya Allah, pada 15 Oktober ini, Menteri Kehutanan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan berkunjung ke Pulau Rupat,’’ ungkap Bupati Bengkalis, Syamsurizal usai memimpin rapat penyambutan kedua menteri tersebut, di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja di Laut, Kamis (8/10).
Setelah pencanangan ini, pemerintah pusat akan melaksanakan sejumlah proyek pembangunan di kawasan itu, seperti pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana umum, perumahan warga dan lahan pertanian maupun perkebunan.
Kawasan yang bakal dijadikan KTM ini berada di lima desa, tepatya Pangkalan Nyirih, Cingam, Hutan Panjang, Kador dan Titi Akar. Warga yang bakal ditempatkan di KTM ini jumlahnya mencapai ribuan kepala keluarga (KK) yang berasal dari luar Pulau Bengkalis dan lokal. ‘’Untuk tahap awal, pemerintah pusat akan menempatkan 200 KK. Namun waktu penempatan belum ada kepastian,’’ ungkap Syamsurizal.
Diungkapkan Bupati Bengkalis, pada tahap awal ini kepala keluarga yang bakal ditempatkan di kawasan itu berasal dari Pulau Jawa. Pemerintah pusat menjamin, KK yang bakal dipindahkan itu sudah memiliki keahlian dan keterampilan untuk memajukan kawasan itu, misalnya di bidang pertanian, perkebunan dan lainnya. Pada intinya, program ini tidak memindahkan kebodohan dan kemiskinan, namun semata-mata untuk menjadikan kawasan itu menjadi lebih mandiri dan maju, sesuai porgramnya yakni kawasan kota mandiri.
Disinggung tentang dana untuk pembangunan kawasan itu. Syamsurizal menegaskan, seluruh dana pengembangan KTM Pulau Rupat ditanggung oleh pemerintah pusat. Sebab program ini merupakan program nasional untuk memajukan pulau terluar Indonesia, agar lebih maju. Di samping itu untuk mempertahankan NKRI dari pengaruh dan klaim pihak asing.
‘’Soal pembiayaan sepenuhnya akan ditanggung pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah, hanya menyediakan lahan. Namun tetap akan memperhatikan kawasan itu, misalnya menyangkut pembangunan sarana jalan pendukung,’’ ungkapnya.(evi/rpg)