Selaku Ketua TKPK-D, Wabup Ikuti Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau

icon   Pada 30 November 2021 Bagikan ke :

PEKANBARU - Wakil Bupati H Bagus Santoso, selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D) Kabupaten Bengkalis, ikuti Rapat Koordinasi dalam rangka akselerasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2021, Selasa (30/11/21).

Rakor dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Nasution, selaku ketua TKPK Provinsi Riau, diikuti seluruh wakil bupati se-Provinsi Riau sebagai Ketua TKPK-D dimasing-masing kabupaten, bertempat di Gedung Daerah Balai Serindit Gubernuran Riau.

Dalam sambutannya, Wagubri menyampaikan bahwa TKPK Riau menyusun dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) yaitu untuk menetapkan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam upaya penanggulangannya.

Adapun tiga isu yang perlu menjadi perhatian terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan TKPK Provinsi Riau diantaranya anggaran.

Dimana peta kapasitas fiskal daerah Provinsi Riau pada tahun 2021 termasuk dalam level nomor dua yakni kategori tinggi dengan indeks kapasitas fiskal daerah (KFD) 0,887. Mengalami penurunan sebesar 0,129 poin dibanding tahun 2020.

Isu kedua, dari dimensi pendidikan, salah satu hasil yang diperoleh bahwa capaian angka partisipasi murni (APM) tingkat SMA/MA masih di bawah capaian nasional. Namun, trend perkembangan antar waktu menunjukkan positif meski sempat mengalami penurunan di tahun 2020.

Isu ketiga, dimensi kesehatan di Provinsi Riau persentase capaian cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tahun 2020 baru mencapai 67,2 persen.

"Artinya masih cukup banyak Provinsi Riau yang urusan kesehatannya tidak sepenuhnya terlindungi oleh program pemerintah berupa JKN," pungkas Wagubri.

Sementara, Ketua TKPK-D Bagus Santoso menyebutkan, pada dasarnya, prinsip utama penanggulangan kemiskinan bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.

Upaya ini tidak hanya melibatkan kerja sama pihak Pemerintah, tetapi juga non Pemerintah, seperti organisasi masyarakat serta dunia usaha.

Di Kabupaten Bengkalis sendiri lanjutnya, kedepannya akan memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, beasiswa kepada para pelajar dan juga bantuan kesejahteraan masyarakat yang akan kita salurkan secara bertahap.

"Hal ini sudah menjadi program prioritas yang telah diusung oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, jadi saya mohon dukungan dan doa agar kedepannya saya bersama Ibu Bupati Bengkalis bisa menurunkan angka kemiskinan dan membangun Kabupaten Bengkalis Bermasa (Bermarwah, Maju dan Sejahtera)," ungkap mantan Anggota DPRD tersebut. #PROKOPIM