12-November-2009
Bengkalis - Untuk meningkatkan pencerahan dalam bidang pendidikan, sebagaimana hasil National Summit yang baru-baru ini diadakan ditingkat nasional yang menuntut agar Pemerintah dapat melakukan reformasi sistem pendidikan, Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2001 telah melakukannya.
“Kita telah melakukan reformasi sistem pendidikan di Kabupaten Bengkalis dengan penekanan pada reformasi pembelajaran terhadap semua jenjang pendidikan. Dan ini telah kita laksanakan semenjak tahun 2001”, demikian dijelaskan Bupati Bengkalis, H Syamsurizal saat melakukan expose dalam rapat kerja Kepala Sekolah dan guru se Kabupaten Bengkalis, bertempat di gedung Cik Puan, Kamis (12/11) lalu.
Lebih jauh dijelaskannya, reformasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyangkut seluruh aspek dari system penyelenggaraan pendidikan dengan terlebih dahulu menyusun strategi pembangunan SDM.
“Yang pertama kita lakukan adalah penyediaan dana pembangunan SDM sekitar 30% dari total APBD pertahun. Ini telah kita lakukan semenjak 5 tahun terakhir pemerintahan kami. Karena kami sadar betul bahwa masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, baik aparatur, generasi muda, maupun masyarakat”, jelasnya.
Kandidat Doktor dari Universitas ternama yang ada di Negara jiran Malaysia ini menjelaskan, terdapat berbagai masalah pendidikan masa lampau setelah dilakukan identifikasi.
“Setelah dilakukan identifikasi yang mendalam terhadap penyelenggaraan pendidikan masa lampau, ternyata terdapat banyak masalah. Diantaranya, kecilnya perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan Indonesia . Kemudian belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan. Ditambah lagi masalah kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan guru yang belum memadai”, jelasnya.
Tidak itu saja, masalah lain adalah, masih ditemuinya keengganan orang tua menyekolahkan anaknya, media belajar dan alat penunjang pembelajaran yang masih minim, dan prasarana dan sarana fisik pendidikan belum memadai.
“Yang sangat memprihatinkan kala itu adalah, terbatasnya alokasi dana yang dikelola sekolah. Ditambah lagi belum dilakukannya analisis kurikulum secara komprehensif, dan kualitas tenaga kependidikan (birokrat) belum memadai. Dipihak lain, guru sebagai tenaga pendidik kualitasnya belum memadai. Sementara itu, dikotomi pembangunan pendidikan umum dan agama sangat kental. Ini masalah masa lalu yang telah kita atasi”, jelasnya.
Oleh karena itu, katanya, komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat jelas, membangun sector pendidikan ini dengan maksimal.
“Caranya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyediakan anggaran pendidikan sebesar 30% di atas besaran dana yang diamanatkan oleh UU. Dengan dana yang besar ini, kita susun kebijakan pembebasan SPP (sumbangan Pembangunan Pendidikan), mulai dari SD hingga Sekolah Menengah Atas, termasuk SMK dan Madrasah Aliyah. Harapan kita agar masyarakat tidak lagi terbebani dengan persoalan biaya pendidikan”, jelasnya.
Dalam sector fisik, tambahnya Syamsurizal, Pemerintah telah pula melakukan reformasi gedung-gedung sekolah yang tidak layak pakai. Pemerintah telah membangun gedung sekolah umum dan agama secara permanen sampai ke pelosok desa.
Sudah selesaikah kita melakukan reformasi pendidikan? Menurut Syam, tidak. Masih ada masalah kesejahteraan guru dan masalah metode pengajaran yang secara fundamental kita rubah.
“Untuk kesejahteraan guru, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan perbaikan penghasilan dan tunjangan fungsional guru. Insentif guru golongan IV sebesar Rp 2 jt, golongan III Rp 1.500.000, dan golongan I dan II sebesar Rp 1 jt perbulan. Ditambah lagi tunjangan prestasi kerja, tunjangan khusus daerah terpencil, tunjangan kepala sekolah, dana kelebihan jam mengajar, serta dana transportasi dan kesejahteraan lainnya sebesar 55% dari biaya operasional masing-masing satuan pendidikan”, tambahnya.
Syamsurizal berharap, dengan berbagai bentuk dana kesejahteraan yang telah diberikan oleh Pemerintah melalui uang rakyat tersebut, jelasnya, guru dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya secara ikhlas dengan berorientasi pada kualitas.
Adapun untuk metode pembelajaran, katanya, dirubah dari system evaluasi pendidikan secara close book menjadi open book.
“Semua sekolah harus menyelenggarakan ujian dengan open book. Tujuan kita adalah agar anak terbiasa dengan berbagai referensi dan kaya literature. Bila siswa kaya literature, maka ia akan banyak membaca dan menganalisis. Karena untuk dapat menjawab soal ujian, harus banyak membaca. Tetapi jangan salah ya, bukan di hafal sebagaimana yang dipraktekkan di masa lalu. Itu sebuah kekeliruan”, jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, H Syaari menjelasnya, kegiatan Rapat Kerja Kepala Sekolah dan guru yang berlangsung satu hari penuh ini, diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah dan guru mulai dari TK hingga SMA dan SMK se Kabupaten Bengkalis. Jumlahnya tidak kurang dari 600 orang.
sumber bagian humas setda kab.bengkalis
Bengkalis - Untuk meningkatkan pencerahan dalam bidang pendidikan, sebagaimana hasil National Summit yang baru-baru ini diadakan ditingkat nasional yang menuntut agar Pemerintah dapat melakukan reformasi sistem pendidikan, Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2001 telah melakukannya.
“Kita telah melakukan reformasi sistem pendidikan di Kabupaten Bengkalis dengan penekanan pada reformasi pembelajaran terhadap semua jenjang pendidikan. Dan ini telah kita laksanakan semenjak tahun 2001”, demikian dijelaskan Bupati Bengkalis, H Syamsurizal saat melakukan expose dalam rapat kerja Kepala Sekolah dan guru se Kabupaten Bengkalis, bertempat di gedung Cik Puan, Kamis (12/11) lalu.
Lebih jauh dijelaskannya, reformasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyangkut seluruh aspek dari system penyelenggaraan pendidikan dengan terlebih dahulu menyusun strategi pembangunan SDM.
“Yang pertama kita lakukan adalah penyediaan dana pembangunan SDM sekitar 30% dari total APBD pertahun. Ini telah kita lakukan semenjak 5 tahun terakhir pemerintahan kami. Karena kami sadar betul bahwa masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, baik aparatur, generasi muda, maupun masyarakat”, jelasnya.
Kandidat Doktor dari Universitas ternama yang ada di Negara jiran Malaysia ini menjelaskan, terdapat berbagai masalah pendidikan masa lampau setelah dilakukan identifikasi.
“Setelah dilakukan identifikasi yang mendalam terhadap penyelenggaraan pendidikan masa lampau, ternyata terdapat banyak masalah. Diantaranya, kecilnya perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan Indonesia . Kemudian belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan. Ditambah lagi masalah kuantitas, kualitas, dan kesejahteraan guru yang belum memadai”, jelasnya.
Tidak itu saja, masalah lain adalah, masih ditemuinya keengganan orang tua menyekolahkan anaknya, media belajar dan alat penunjang pembelajaran yang masih minim, dan prasarana dan sarana fisik pendidikan belum memadai.
“Yang sangat memprihatinkan kala itu adalah, terbatasnya alokasi dana yang dikelola sekolah. Ditambah lagi belum dilakukannya analisis kurikulum secara komprehensif, dan kualitas tenaga kependidikan (birokrat) belum memadai. Dipihak lain, guru sebagai tenaga pendidik kualitasnya belum memadai. Sementara itu, dikotomi pembangunan pendidikan umum dan agama sangat kental. Ini masalah masa lalu yang telah kita atasi”, jelasnya.
Oleh karena itu, katanya, komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat jelas, membangun sector pendidikan ini dengan maksimal.
“Caranya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyediakan anggaran pendidikan sebesar 30% di atas besaran dana yang diamanatkan oleh UU. Dengan dana yang besar ini, kita susun kebijakan pembebasan SPP (sumbangan Pembangunan Pendidikan), mulai dari SD hingga Sekolah Menengah Atas, termasuk SMK dan Madrasah Aliyah. Harapan kita agar masyarakat tidak lagi terbebani dengan persoalan biaya pendidikan”, jelasnya.
Dalam sector fisik, tambahnya Syamsurizal, Pemerintah telah pula melakukan reformasi gedung-gedung sekolah yang tidak layak pakai. Pemerintah telah membangun gedung sekolah umum dan agama secara permanen sampai ke pelosok desa.
Sudah selesaikah kita melakukan reformasi pendidikan? Menurut Syam, tidak. Masih ada masalah kesejahteraan guru dan masalah metode pengajaran yang secara fundamental kita rubah.
“Untuk kesejahteraan guru, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melakukan perbaikan penghasilan dan tunjangan fungsional guru. Insentif guru golongan IV sebesar Rp 2 jt, golongan III Rp 1.500.000, dan golongan I dan II sebesar Rp 1 jt perbulan. Ditambah lagi tunjangan prestasi kerja, tunjangan khusus daerah terpencil, tunjangan kepala sekolah, dana kelebihan jam mengajar, serta dana transportasi dan kesejahteraan lainnya sebesar 55% dari biaya operasional masing-masing satuan pendidikan”, tambahnya.
Syamsurizal berharap, dengan berbagai bentuk dana kesejahteraan yang telah diberikan oleh Pemerintah melalui uang rakyat tersebut, jelasnya, guru dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya secara ikhlas dengan berorientasi pada kualitas.
Adapun untuk metode pembelajaran, katanya, dirubah dari system evaluasi pendidikan secara close book menjadi open book.
“Semua sekolah harus menyelenggarakan ujian dengan open book. Tujuan kita adalah agar anak terbiasa dengan berbagai referensi dan kaya literature. Bila siswa kaya literature, maka ia akan banyak membaca dan menganalisis. Karena untuk dapat menjawab soal ujian, harus banyak membaca. Tetapi jangan salah ya, bukan di hafal sebagaimana yang dipraktekkan di masa lalu. Itu sebuah kekeliruan”, jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, H Syaari menjelasnya, kegiatan Rapat Kerja Kepala Sekolah dan guru yang berlangsung satu hari penuh ini, diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah dan guru mulai dari TK hingga SMA dan SMK se Kabupaten Bengkalis. Jumlahnya tidak kurang dari 600 orang.
sumber bagian humas setda kab.bengkalis