PEKANBARU
- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mendukung peningkatan jaminan
sosial bagi pekerja di Provinsi Riau terkhusus Kabupaten Bengkalis.
Hal
itu disampaikan Bupati Kasmarni pada Kunjungan Kerja (Kuker) Spesifik
Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
perlindungan sosial bagi pekerja di Provinsi Riau Jumat, 1 September
2023 di auditorium lantai 8 gedung Menara Lancang Kuning Pekanbaru.
Bupati
perempuan pertama di Riau ini berupaya meningkatkan angka peserta
jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten yang dipimpinnya. 
Diungkapkan
Bupati Bengkalis Kasmarni, tahun 2024 Pemkab Bengkalis telah
menganggarkan untuk 50 ribu peserta melalui Anggran Pendapatan Belanja
Daerah (PABD) Rp4,32 milyar jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja
rentan (pekerja bukan menerima upah).
Jumlah itu jauh meningkat
dibandingkan tahun 2023, yang mana Pemkab Bengkalis menganggarkan Rp403
juta bagi 24.000 peserta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja
rentan.
"Kategori pekerja rentan tersebut yang dianggarkan
Pemkab Bengkalis yakni Petani, Nelayan, PKH dan Pekerja Bongkar Muat,"
jelasnya. 
Sementara
bagi tenaga kerja non ASN, Pemkab Bengkalis telah mengcover 100 persen
dari seluruh tenaga non ASN yang terdiri dari non ASN OPD, Guru Honorer,
Penyelenggara Pemilu/Bawaslu dan Perangkat Kecamatan.
"Ini
adalah bentuk suport dukungan Kabupaten Bengkalis untuk peningkatan
jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan Provinsi Riau juga
Indonesia," pungkasnya.
Selain Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi juga meminta
Kabupaten lainnya memandang serius serta meningkatkan jaminan sosial
pekerja sesuai amanat Presiden RI.
"Kami Pemerintah Provinsi
Riau juga menambah sabanyak 18.500 peserta jaminan sosial
ketenagakerjaan pada tahun 2024. Oleh karenanya, mari seluruh Pemda
berikan bantuan jaminan sosial bagi tenaga kerja, sehingga angkanya di
Provinsi Riau meningkat," pungkas Imron Rosyadi. 
Hal tersebut tentu mendapat dukungan dan apresiasi Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena.
"Pemerintah Provinsi Riau beserta Pemerintah Kabupaten/Kota tampaknya sudah sangat peduli terhadap tenaga kerjanya," ujarnya.
Selain
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, turut ikut dalam pertemuan tersebut,
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker RI Estuarty Haryani,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Imron Rosyadi,
Perwakilan BPJS Tenaga Kerja.
Sementara dari Pemkab Bengkalis
Sekda Bengkalis Ersan Saputra TH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Toharuddin, Kepala Bappeda Rinto, Kepala BPKAD Aready, Kepala Bapenda
Syahruddin, Plt Kepala Disnakertrans Salman Alfarizi. #DISKOMINFOTIK
