19-October-2009
Menhut Serahkan Izin Prinsip Lokasi
Batupanjang – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno, diwaliki Dirjen P4Trans, Harry Hariawan Saleh, Kamis (15/10) kemarin, secara resmi mencanangkan dimulainya pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) pulau Rupat. Kegiatan pencanangan KTM yang 44 di Indonesia itu, dilaksanakan di Desa Pangkalan Nyirih, Kecamatan Rupat.
Sebelum penandatanganan prasasti oleh Dirjen P4Trans, proses pencanangann KTM yang dihadiri hampir seribu warga dari sejumlah desa di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara itu, diawali dengan penyerahan persetujuan izin prinsip pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan permukiman transmgrasi KTM pulau Rupat dari Menteri Kehutanan (Menhut) kepada Menakertrans. Dalam hal ini Menhut diwakili Dirjen Planologi Departemen Kehutanan, Soetrisno.
Selama ini yang menjadi salah satu kendala pengembangan KTM di pulau Rupat memang soal izin prinsip lahan. “Dengan keluarnya izin prinsip dari Menhut tersebut, persoalan lahan tidak menjadi kendala lagi,” jelas Harry disela-sela membacakan sambutan tertulis Menakertrans.
Harry menjelaskan dibandingkan KTM lainnya, kawasan KTM pulau Rupat ini sebagai salah satu KTM yang khas, karena merupakan pulau terluar kawasan perbatasan dengan Negara Malaysia dan Singapura.
Masih kata Harry, guna mendukung program pemerintah menuju swsembada gula nasional, komoditas unggulan yang akan dikembangkan melalui KTM pulau Rupat ini berbasis perkebunan tebu dan kepala sawit. Adapun lahan yang tersedia sekitar 49.775 ha dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8.000 orang. “Untuk kebun tebu yang akan dibuka di kawasan KTM pulau Rupat ini sekitar 22.000 hektar”, jelas Harry seraya mengatakan di pulau Rupat ini akan dibangun pabrik gula. Hal senada juga disampaikan Dirjen Perkebunan Depertemen Pertanian, Selamat Santoso.
“Investor untuk pengembangan kebun tebu sudah ada dan hadir bersama kita,” katanya. Dalam kesempatan itu, Selamat juga secara simbolis menyerahkan bibit tebu kepada masyarakat tempatan calon petani plasma.
Dikatakan Selamat, pola yang akan dikembangan pengembangan kebun tebu di Rupat ini dilaksanakan dengan pola kemitraan dengan melibatkan masyarakat setempat. “Bagi petani plasma akan diberi bantuan kredit Pengembangan Ketahanan Pangan dan Energi (PKKE). Sedangkan petani bukan plasma akan mendapat subsidi pupuk”, katanya.
Sementara itu, baik Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit maupun Bupati Bengkalis H Syamsurizal dalam sambutannya mengatakan, bahwa Pemprov Riau maupun Pemkab Bengkalis akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi percepatan pengembangan pulau Rupat melalui progam KTM.
Baik Mambang maupun Syamsurizal mengatakan, karma pembangunan KTM Pulau Rupat yang berada di kawasan perbatasan itu dilakukan pemerintah untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diincar dan diklaim oleh negara lain.
“Di samping itu, pembangunan KTM tersebut dimaksudkan pula untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah,” katanya keduanya senada seraya meminta masyarakat memberikan dukungan sepenunya.
Ketika berdialog langsung dengan Dirjen P4Trans dan pejabat lainnya, sejumlah masyarakat menyatakan dukungan sepenuhnya. “Harapan kami program KTM ini segera terealisasi dan benar-benar dapat memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau Rupat,” harap Makmuri, salah seorang wakil masyarakat dalam dialog tersebut.
Sementara itu diperoleh informasi, bahwa untuk mempercepat pengembang KTM pulau Rupat ini, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2010 mengalokasikan anggaran sekitar Rp 14-15 milyar. Sekitar Rp 14-14,5 milyar dianggarkan melalui Dierjen P4Trans. Sedangkan sekitar Rp 500 juta melalui (Dirjen) Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT).
“Informasi yang kita peroleh demikian. Dan, untuk tahap awal, pemerintah pusat akan menempatkan 200 kepala keluarga, namun waktu penempatan belum ada kepastian," jelas Kabag Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri.
Selain pejabat pusat seperti utusan khusus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kepala Deputi IV Mayjen Slamet, turut hadir dalam pencanangan KTM pulau Rupat tersebut diantaranya Kapolda Riau Brigjen Ajie Rustam Ramdja. Sedangkan dari jajaran Pemkab Bengkalis, selain Muspida, terlihat hadir Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan
sumber bagian humas setda kab.bengkalis
Menhut Serahkan Izin Prinsip Lokasi
Batupanjang – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno, diwaliki Dirjen P4Trans, Harry Hariawan Saleh, Kamis (15/10) kemarin, secara resmi mencanangkan dimulainya pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) pulau Rupat. Kegiatan pencanangan KTM yang 44 di Indonesia itu, dilaksanakan di Desa Pangkalan Nyirih, Kecamatan Rupat.
Sebelum penandatanganan prasasti oleh Dirjen P4Trans, proses pencanangann KTM yang dihadiri hampir seribu warga dari sejumlah desa di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara itu, diawali dengan penyerahan persetujuan izin prinsip pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan permukiman transmgrasi KTM pulau Rupat dari Menteri Kehutanan (Menhut) kepada Menakertrans. Dalam hal ini Menhut diwakili Dirjen Planologi Departemen Kehutanan, Soetrisno.
Selama ini yang menjadi salah satu kendala pengembangan KTM di pulau Rupat memang soal izin prinsip lahan. “Dengan keluarnya izin prinsip dari Menhut tersebut, persoalan lahan tidak menjadi kendala lagi,” jelas Harry disela-sela membacakan sambutan tertulis Menakertrans.
Harry menjelaskan dibandingkan KTM lainnya, kawasan KTM pulau Rupat ini sebagai salah satu KTM yang khas, karena merupakan pulau terluar kawasan perbatasan dengan Negara Malaysia dan Singapura.
Masih kata Harry, guna mendukung program pemerintah menuju swsembada gula nasional, komoditas unggulan yang akan dikembangkan melalui KTM pulau Rupat ini berbasis perkebunan tebu dan kepala sawit. Adapun lahan yang tersedia sekitar 49.775 ha dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8.000 orang. “Untuk kebun tebu yang akan dibuka di kawasan KTM pulau Rupat ini sekitar 22.000 hektar”, jelas Harry seraya mengatakan di pulau Rupat ini akan dibangun pabrik gula. Hal senada juga disampaikan Dirjen Perkebunan Depertemen Pertanian, Selamat Santoso.
“Investor untuk pengembangan kebun tebu sudah ada dan hadir bersama kita,” katanya. Dalam kesempatan itu, Selamat juga secara simbolis menyerahkan bibit tebu kepada masyarakat tempatan calon petani plasma.
Dikatakan Selamat, pola yang akan dikembangan pengembangan kebun tebu di Rupat ini dilaksanakan dengan pola kemitraan dengan melibatkan masyarakat setempat. “Bagi petani plasma akan diberi bantuan kredit Pengembangan Ketahanan Pangan dan Energi (PKKE). Sedangkan petani bukan plasma akan mendapat subsidi pupuk”, katanya.
Sementara itu, baik Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit maupun Bupati Bengkalis H Syamsurizal dalam sambutannya mengatakan, bahwa Pemprov Riau maupun Pemkab Bengkalis akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi percepatan pengembangan pulau Rupat melalui progam KTM.
Baik Mambang maupun Syamsurizal mengatakan, karma pembangunan KTM Pulau Rupat yang berada di kawasan perbatasan itu dilakukan pemerintah untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diincar dan diklaim oleh negara lain.
“Di samping itu, pembangunan KTM tersebut dimaksudkan pula untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah,” katanya keduanya senada seraya meminta masyarakat memberikan dukungan sepenunya.
Ketika berdialog langsung dengan Dirjen P4Trans dan pejabat lainnya, sejumlah masyarakat menyatakan dukungan sepenuhnya. “Harapan kami program KTM ini segera terealisasi dan benar-benar dapat memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau Rupat,” harap Makmuri, salah seorang wakil masyarakat dalam dialog tersebut.
Sementara itu diperoleh informasi, bahwa untuk mempercepat pengembang KTM pulau Rupat ini, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2010 mengalokasikan anggaran sekitar Rp 14-15 milyar. Sekitar Rp 14-14,5 milyar dianggarkan melalui Dierjen P4Trans. Sedangkan sekitar Rp 500 juta melalui (Dirjen) Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT).
“Informasi yang kita peroleh demikian. Dan, untuk tahap awal, pemerintah pusat akan menempatkan 200 kepala keluarga, namun waktu penempatan belum ada kepastian," jelas Kabag Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri.
Selain pejabat pusat seperti utusan khusus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kepala Deputi IV Mayjen Slamet, turut hadir dalam pencanangan KTM pulau Rupat tersebut diantaranya Kapolda Riau Brigjen Ajie Rustam Ramdja. Sedangkan dari jajaran Pemkab Bengkalis, selain Muspida, terlihat hadir Ketua DPRD Bengkalis, Indra Gunawan
sumber bagian humas setda kab.bengkalis