Guna meningkatkan sarana infrastuktur seluruh desa di Kabupaten
Bengkalis, Bupati H Herliyan Saleh mengungkapkan telah menyusun program
pengguliran anggaran maksimal Rp 1,5 miliar. Dana itu berupa bantuan
hibah di masing-masing desa dengan usulan sesuai program perencanaan
pembangunan infrastruktur.
Dengan demikian, diharapkan Bupati seluruh desa yang ada di Kabupaten Bengkalis tidak ada lagi terdengar mengeluh tidak memperoleh paket proyek pembangunan desa dan tak dapat melaksanakan program karena keterbatasan anggaran.
“Kalau tak bisa menghabiskan anggaran itu, berarti desa tak siap mengusulkan program dan membuat program. Sebagai teknis dari program itu, nanti kita upayakan pada saat Musrenbang Desa, saya minta agar Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis hadir di tengah-tengah masyarakat," kata bupati.
Herliyan menambahkan, pada Musrenbang Kecamatan cukup dihadiri seluruh kepala dinas atau instansi terkait, jadi jelas pembagian tugas dan tupoksinya.
Pemerataan pelayanan publik menjadi salah satu kunci dari terlaksananya roda pembangunan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Untuk mengejar ketertinggalan pelayanan publik tersebut, Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh berharap agar pelayanan publik menjadi jaminan pemerataan pembangunan, termasuk soal program-program yang dirumuskan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) ke depan.
“Hasil Musrenbang yang tahun kemarin bisa dilakukan oleh desa tak usah lagi harus dilaksanakan oleh kabupaten, dan begitu juga kegiatan yang bisa dilaksanakan kecamatan tak usah dipaksakan kegiatan dilaksanakan di kabupaten," ungkapnya.
Bupati mencontohkan pernah melihat ada anggaran buat parit. Namun anggaran itu bisa dilaksanakan oleh desa tak perlu kecamatan atau kabupaten melaksanakan karena nilai besarnya sudah ditetapkan.
Ditambahkan Herliyan, untuk mengakomodir aspirasi desa terkait dengan program pembangunan. Pemkab Bengkalis akan tetap memberikan bantuan hibah kepada setiap desa, jadi dengan bantuan hibah itu bisa maksimal dimanfaatkan oleh desa tapi tetap dikontrol.***(dik_RT.C)
Dengan demikian, diharapkan Bupati seluruh desa yang ada di Kabupaten Bengkalis tidak ada lagi terdengar mengeluh tidak memperoleh paket proyek pembangunan desa dan tak dapat melaksanakan program karena keterbatasan anggaran.
“Kalau tak bisa menghabiskan anggaran itu, berarti desa tak siap mengusulkan program dan membuat program. Sebagai teknis dari program itu, nanti kita upayakan pada saat Musrenbang Desa, saya minta agar Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis hadir di tengah-tengah masyarakat," kata bupati.
Herliyan menambahkan, pada Musrenbang Kecamatan cukup dihadiri seluruh kepala dinas atau instansi terkait, jadi jelas pembagian tugas dan tupoksinya.
Pemerataan pelayanan publik menjadi salah satu kunci dari terlaksananya roda pembangunan dan program Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Untuk mengejar ketertinggalan pelayanan publik tersebut, Bupati Bengkalis H Herliyan Saleh berharap agar pelayanan publik menjadi jaminan pemerataan pembangunan, termasuk soal program-program yang dirumuskan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) ke depan.
“Hasil Musrenbang yang tahun kemarin bisa dilakukan oleh desa tak usah lagi harus dilaksanakan oleh kabupaten, dan begitu juga kegiatan yang bisa dilaksanakan kecamatan tak usah dipaksakan kegiatan dilaksanakan di kabupaten," ungkapnya.
Bupati mencontohkan pernah melihat ada anggaran buat parit. Namun anggaran itu bisa dilaksanakan oleh desa tak perlu kecamatan atau kabupaten melaksanakan karena nilai besarnya sudah ditetapkan.
Ditambahkan Herliyan, untuk mengakomodir aspirasi desa terkait dengan program pembangunan. Pemkab Bengkalis akan tetap memberikan bantuan hibah kepada setiap desa, jadi dengan bantuan hibah itu bisa maksimal dimanfaatkan oleh desa tapi tetap dikontrol.***(dik_RT.C)